Digitalisasi membuat masyarakat semakin mudah melakukan berbagai transaksi keuangan. Pembayaran, pemindahan dana, hingga pembelian produk keuangan kini dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko baru, mulai dari penipuan melalui tautan palsu hingga penyalahgunaan informasi pribadi.
Semakin banyak aktivitas keuangan yang berlangsung secara digital, semakin besar pula kewaspadaan yang diperlukan untuk menjaga keamanan transaksi. Masyarakat tidak hanya perlu memahami cara menggunakan layanan keuangan elektronik, tetapi juga mengenali berbagai modus kejahatan yang dapat menyertainya.
Guru Besar Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Prof. Anggito Abimanyu, mengingatkan bahwa perkembangan transaksi elektronik turut meningkatkan risiko dalam sistem keuangan.
"Semakin elektronik, semakin digital, maka akan semakin tinggi tingkat risikonya," tuturnya.
Kemudahan Transaksi Digital Diikuti Risiko Kejahatan Keuangan
Perkembangan sistem pembayaran elektronik telah mengubah cara masyarakat menggunakan uang. Jika sebelumnya uang lebih banyak digunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, kini berbagai aktivitas keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui transaksi digital.
Namun, meningkatnya aktivitas tersebut juga membuka peluang terjadinya kejahatan keuangan. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai antara lain penipuan melalui tautan palsu, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga penawaran produk investasi ilegal.
Salah satu modus yang kerap perlu diantisipasi adalah tautan palsu yang mengatasnamakan lembaga atau penyedia layanan tertentu. Melalui tautan tersebut, pelaku dapat berupaya memperoleh informasi pribadi maupun data akses keuangan milik korban.
Penyalahgunaan informasi pribadi juga dapat menimbulkan kerugian karena data yang diperoleh pelaku berpotensi digunakan untuk mengakses layanan keuangan atau melakukan transaksi tanpa persetujuan pemiliknya.
Selain itu, penawaran investasi ilegal menjadi risiko lain di tengah semakin mudahnya masyarakat mengakses berbagai produk keuangan melalui internet. Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas produk dan penyedia layanan sebelum menempatkan dana.
Pentingnya Verifikasi dan Keamanan Data Pribadi
Menghadapi risiko tersebut, Anggito mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas keuangan secara digital. Verifikasi informasi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum membuka tautan, memberikan data pribadi, maupun menggunakan layanan keuangan tertentu.
Masyarakat juga perlu menggunakan autentikasi keamanan untuk melindungi akun dan akses terhadap layanan keuangan. Informasi sensitif seperti kata sandi, kode OTP, dan data pribadi tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak dapat dipastikan identitas maupun kewenangannya.
Untuk memastikan legalitas produk keuangan, masyarakat dapat memeriksa informasi melalui otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan ini penting terutama ketika menerima penawaran investasi atau layanan keuangan dari pihak yang belum dikenal.
Digitalisasi Juga Mengubah Pengelolaan Sistem Moneter
Selain menghadirkan risiko keamanan transaksi, perkembangan sistem pembayaran digital turut mengubah pengelolaan moneter. Pergerakan uang yang semakin cepat membuat otoritas moneter perlu menyesuaikan kebijakan dalam memantau jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga.
Anggito menjelaskan bahwa bank sentral memiliki tiga instrumen utama untuk mengelola likuiditas dalam perekonomian, yakni pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan penetapan giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan.
Melalui instrumen tersebut, bank sentral dapat menerapkan kebijakan kontraktif dengan menyerap likuiditas ketika jumlah uang beredar terlalu besar dan berisiko mendorong inflasi. Sebaliknya, kebijakan ekspansif dapat digunakan untuk menambah likuiditas ketika perekonomian membutuhkan dorongan.
Pengelolaan moneter tersebut juga perlu mempertimbangkan ekspektasi inflasi dan kondisi perekonomian secara keseluruhan agar stabilitas harga tetap terjaga tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi.
