Keterbukaan informasi publik telah menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di Indonesia, penguatan keterbukaan informasi memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh badan publik.
Dalam era digital yang ditandai dengan arus informasi yang begitu cepat, keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong pengambilan kebijakan yang berkualitas dan berbasis data.
Urgensi keterbukaan informasi publik semakin menguat di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan publik.
Berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pekerjaan Rumah Pemerintah
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas penyampaian informasi.
Kondisi tersebut menuntut setiap badan publik untuk tidak hanya bersikap responsif terhadap permohonan informasi, tetapi juga proaktif dalam menyediakan informasi yang relevan, mutakhir, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia dalam memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut pengguna penetrasi internet Indonesia pada 2026 menjadi 81,72%, atau naik 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini semakin menunjukkan arus informasi bergerak sangat cepat tanpa mengenal batas ruang dan waktu.
Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi peningkatan partisipasi publik dan percepatan penyebaran informasi pemerintahan.
Namun di sisi lainnya, masifnya penyebaran informasi juga meningkatkan risiko beredarnya hoaks, disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, serta konten yang tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
Fenomena tersebut menjadikan ruang digital sebagai arena yang menuntut kehadiran aktor-aktor publik yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, data yang ada menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menuntut penanganan solutif.
Komisi Informasi Pusat merilis pada tahun 2025 Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional berada di angka 66,43 dengan kategori "sedang", menurun tajam dibanding capaian tahun 2024 sebesar 75,65.
Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kemampuan pengelolaan data, belum terintegrasinya sistem informasi publik, transformasi digital belum optimal, maupun literasi publik serta akses dan diseminasi informasi yang masih rendah sehingga hak atas informasi belum menjadi alat kontrol demokratis.
Capaian IKIP 2025 yang berada pada situasi sedang cenderung buruk tersebut menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kembali semangat keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas publik.
Transformasi Pembelajaran ASN
Dalam rangka meningkatkan citra badan publik yang informatif, Aparatur Sipil Negara (ASN) seyogyanya memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun komunikasi publik yang berkualitas.
ASN tidak hanya bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, juga menjadi representasi negara dalam menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan publik, serta menangkal berbagai narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kemampuan ASN dalam berkomunikasi secara profesional, memanfaatkan media digital secara bijaksana, serta menyajikan informasi yang berbasis data dan fakta menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di media sosial kini telah banyak ditemui ASN sebagai duta digital yang memiliki popularitas bahkan pengikut yang signifikan. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi, mengedukasi publik, atau membangun citra positif bagi instansi maupun potensi daerah.
Peran ASN di era media sosial kini harus mampu menjadi agen informasi yang proaktif, adaptif, dan terpercaya. Kecepatan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan kecepatan pemerintah dalam memberikan klarifikasi, edukasi, dan komunikasi yang transparan tanpa mengabaikan prinsip akurasi
Oleh karena itu, literasi digital, etika bermedia sosial, serta kompetensi komunikasi publik perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kompetensi ASN.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi yang memiliki peran sebagai Corporate University pemerintah bertugas membangun ASN yang berkompetensi dan berbudaya digital sesuai dengan program prioritas nasional yang telah ditetapkan.
Kebutuhan kompetensi dan transformasi pembelajaran ASN saat ini telah bergeser dari berbasis pelatihan menuju pembelajaran terintegrasi.
Transformasi pembelajaran ASN kini menitikberatkan pada pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendekatan digital learning, self-directed learning, dan pembelajaran berbasis kinerja.
Dalam konteks tersebut, LAN menjadikan keterbukaan informasi sebagai salah satu kapabilitas organisasi yang terus dibangun melalui ekosistem pembelajaran.
Melalui Corporate University, strategi pembelajaran akan menghubungkan berbagai metode pembelajaran seperti formal learning, social learning, dan experiential learning.
Kolaborasi yang dilakukan oleh LAN dengan berbagai stakeholder memungkinkan untuk setiap ASN memiliki kesempatan dalam peningkatan kompetensi individu yang berdampak pada pembangunan kapabilitas organisasi.
LAN berperan sebagai enabler yang membangun kapasitas ASN dan organisasi pemerintah agar prinsip keterbukaan informasi dapat menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan adanya transformasi pembelajaran yang berbasis kompetensi, pembelajaran digital, penguatan kapabilitas organisasi, serta evaluasi berbasis dampak, LAN dapat menjadi katalis bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tingkat nasional.
Dengan demikian, ASN yang berkompetensi dan berbudaya digital diharapkan nantinya tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penjaga kredibilitas informasi publik yang mampu memperkuat ketahanan informasi nasional dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika era digital.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
