Selama hampir delapan puluh tahun, Kongo berada di bawah kekuasaan Belgia, mulai dari era pribadi Raja Leopold II hingga menjadi koloni resmi pemerintah Belgia pada 1908. Berbeda dengan banyak proses dekolonisasi lain yang berlangsung bertahap, transisi kekuasaan di Kongo berjalan sangat cepat dan minim persiapan.
Pada 30 Juni 1960, Kongo resmi merdeka, namun negara baru ini nyaris tidak punya perwira pribumi terlatih untuk memimpin militernya sendiri, karena selama masa kolonial hampir seluruh jabatan komando di tubuh militer Force Publique dipegang oleh perwira Belgia.
Kerapuhan itu langsung terlihat. Hanya lima hari setelah merdeka, prajurit Force Publique memberontak menuntut agar perwira Belgia yang masih memegang komando diganti dengan orang Kongo sendiri, sekaligus menuntut perbaikan gaji dan kondisi kerja. Pemberontakan ini dengan cepat berubah menjadi kekacauan yang meluas ke berbagai penjuru negeri, disertai kekerasan terhadap warga Belgia yang masih tinggal di sana.
Belgia merespons dengan mengirim kembali pasukannya ke Kongo tanpa persetujuan pemerintah Kongo, dengan dalih melindungi warganya sendiri, sebuah tindakan yang dianggap Perdana Menteri Patrice Lumumba sebagai pelanggaran kedaulatan negaranya yang baru berusia hitungan hari.
Patrice Lumumba tiba di New York, 24 Juli 1960, mencari dukungan internasional di tengah krisis awal kemerdekaan Kongo. Foto: Fotograaf Onbekend/Anefo, domain publik (CC0).
Di tengah kekacauan itu, provinsi Katanga di selatan Kongo, wilayah yang menyimpan sebagian besar kekayaan tambang tembaga dan mineral negara itu, memisahkan diri pada 11 Juli 1960, hanya sebelas hari setelah kemerdekaan. Pemisahan ini didukung oleh Belgia dan sejumlah perusahaan pertambangan yang berkepentingan menjaga akses mereka terhadap sumber daya Katanga tanpa campur tangan pemerintah pusat Kongo yang baru.
Lumumba, yang merasa dikepung dari segala arah, membawa persoalan ini ke Dewan Keamanan PBB. Badan itu kemudian membentuk United Nations Operation in the Congo (ONUC), misi penjaga perdamaian terbesar yang pernah dibentuk PBB hingga saat itu, dengan tugas memulihkan ketertiban dan mendorong penarikan pasukan Belgia dari wilayah Kongo.
Ke dalam pusaran krisis inilah Indonesia, negara yang usianya sendiri baru lima belas tahun, memutuskan untuk ikut mengirim pasukan.
Prajurit Indonesia di Jantung Krisis Kongo
Kontingen Garuda II dikirim ke Kongo pada September 1960, beranggotakan 1.074 personel di bawah pimpinan Kolonel Prijatna yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Solichin GP. Ini bukan misi perdamaian pertama Indonesia (Kontingen Garuda I lebih dulu bertugas di Mesir pada 1957 pasca Krisis Suez), tapi merupakan penugasan pertama pasukan Indonesia ke benua Afrika.
Pasukan ONUC berjaga di kendaraan lapis baja dan posisi darat di sekitar Elisabethville, Katanga, 1963. Foto: UN Photo.
Garuda II bertugas hingga Mei 1961, disusul Kontingen Garuda III yang berjumlah 3.457 personel pada 1962, terdiri dari Batalyon 531/Raiders, satuan Kodam II/Bukit Barisan, dan Batalyon Kavaleri 7, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Kemal Idris. Kontingen ini bertugas hingga akhir 1963.
Tugas ini menuntut korban. Letnan Kolonel GA Manullang, komandan Batalyon Kavaleri 7, gugur selama penugasan di Kongo. Keterlibatan Indonesia juga mendapat perhatian langsung dari petinggi militer di Jakarta. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani berkunjung ke markas pasukan PBB di Kongo pada 19 Mei 1963, sebuah kunjungan yang menunjukkan seberapa seriusnya pimpinan TNI menganggap penugasan ini, bukan sekadar formalitas diplomatik. Sepulang dari tugas berat ini, para prajurit Garuda menerima penghargaan dari Presiden Sukarno, salah satunya berupa skuter Vespa buatan Jerman yang kini dikenal kolektor sebagai "Vespa Kongo" dan menjadi barang buruan langka.
Prajurit Kontingen Garuda berpose dengan Vespa hadiah dari Presiden Sukarno sepulang bertugas di Kongo, kini dikenal kolektor sebagai "Vespa Kongo".
Keterlibatan Indonesia ini bukan kebetulan. Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu suara utama solidaritas negara-negara baru merdeka. Ketika Kongo berjuang mempertahankan diri dari campur tangan bekas penjajahnya, keterlibatan Indonesia dalam misi PBB bisa dibaca sebagai kelanjutan dari semangat Bandung itu, sekaligus bentuk konkret dukungan terhadap sesama bangsa pasca kolonial.
Kongo sebagai Titik Panas Perang Dingin
Yang membuat penugasan ini berat adalah situasi politik yang melingkupinya. Krisis Kongo dengan cepat berubah menjadi salah satu pertaruhan besar Perang Dingin di Afrika. Lumumba, setelah permintaan bantuannya kepada Amerika Serikat ditolak, beralih ke Uni Soviet, langkah yang langsung memicu kecurigaan Washington bahwa ia akan membawa Kongo ke orbit komunis.
Dokumen yang belakangan dideklasifikasi menunjukkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) terlibat dalam upaya menyingkirkan Lumumba dari kekuasaan. Ia digulingkan lewat kudeta yang didukung Kolonel Joseph Mobutu pada September 1960, ditangkap kembali setelah sempat melarikan diri, dan akhirnya dibunuh di Katanga pada Januari 1961. Keterlibatan intelijen Belgia dan Amerika Serikat dalam pembunuhan itu diyakini banyak sejarawan, meski derajat keterlibatan pastinya, apakah sebatas mengetahui rencana atau ikut mengarahkannya, masih diperdebatkan di kalangan akademisi hingga sekarang.
Pasukan bersenjata dengan kendaraan lapis baja dan meriam tanpa tolak balik (recoilless rifle) selama periode konflik di Kongo awal 1960an | Foto Blackpast
Pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk Kontingen Garuda, berada tepat di tengah pusaran ini. Mereka bertugas menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil di sebuah negara yang menjadi ajang tarik menarik kepentingan Belgia, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan faksi-faksi domestik Kongo sendiri. Krisis Kongo secara keseluruhan, yang berlangsung dari 1960 hingga 1965, menurut catatan sejarah menelan sekitar 100 ribu korban jiwa, meski Kontingen Garuda II dan III sendiri hanya bertugas di sebagian periode itu.
Bagi banyak orang Indonesia hari ini, fakta bahwa prajurit TNI pernah berdiri di titik paling panas Perang Dingin di Afrika, hanya belasan tahun setelah Indonesia sendiri merdeka, jarang muncul dalam pelajaran sejarah di sekolah. Kisah ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia era Sukarno tidak berhenti pada retorika solidaritas Asia-Afrika, tapi diwujudkan lewat kehadiran fisik prajurit di salah satu konflik paling berdarah pada masanya, lengkap dengan risiko nyawa yang harus dibayar sebagian dari mereka.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
