Indonesia punya kekayaan alam yang membentang begitu luas, salah satunya hutan hujan tropis. Bayangkan, luasnya mencapai sekitar 126 juta hektare atau hampir 59 persen dari seluruh daratan Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tak heran jika Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo.
Namun yang menyedihkan, kekayaan alam tersebut harus berhadapan dengan pemerintah yang masih mengucurkan subsidi triliunan rupiah untuk kegiatan yang mendukung sektor perkebunan dan industri ekstraktif yang mendorong deforestasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Badan Pengurus Madani Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, dalam acara diskusi pendukung (side event) di Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD COP17) yang berlangsung di Yerevan, Armenia, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Analisis spasial Madani Berkelanjutan juga menemukan bahwa sekitar 5,9 juta hektare wilayah alam yang cukup urgent untuk dilestarikan, berada di dalam area yang telah diberikan izin untuk kegiatan usaha.
Dari 5,9 juta hektare, sebanyak 2,12 juta hektare termasuk dalam Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi. Kondisi ini akan berdampak pada banyaknya jumlah subsidi yang diberikan untuk pengembangan biodiesel dan hilirisasi perkebunan.
Berdasarkan laporan tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan, pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp50,3 triliun untuk mendukung ambisinya dalam meningkatkan pencampuran biodiesel dari 40 persen (B40) menjadi 50 persen (B50).
Madani memperkirakan pengembangan biodiesel B50 ini membutuhkan lahan seluas 4,1 hingga 11,2 juta hektare. Tentu kebutuhan lahan yang besar tersebut menimbulkan kekhawatiran dapat merusak keanekaragaman hayat semakin parah.
Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto berbicara dalam diskusi pendukung Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD COP17) yang berlangsung di Yerevan, Armenia pada Senin 19 Oktober 2026
Persoalan subsidi yang berisiko merusak lingkungan ternyata tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia. Antropolog sekaligus konsultan Foundation for Conservation and Sustainable Development (FCDS) Kolombia, Liliana Duica Amaya, mengatakan jika dukungan dari pemerintah terhadap sektor pertanian selama ini sangat besar.
Namun, hal tersebut dapat memicu penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan yang mengakibatkan tercemarnya saluran air dan kualitas tanah jadi menurun. Bila terus dibiarkan, insentif semacam itu akan mengancam kelangsungan hidup keanekaragaman hayati.
“Subsidi besar-besaran dalam sektor pertanian juga mendorong praktik pertanian monokultur dan perluasa n lahan pertanian ke dalam kawasan hutan dan habitat alami satwa liar,” kata Liliana.
Sementara itu di Brasil, kesenjangan pemberian subsidi energi menjadi sorotan Direktur Institute of Socioeconomic Studies (INESC), Carolina Alves. Negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia ini, ironisnya juga menghadapi ancaman kerusakan ekosistem Amazon akibat deforestasi dan degradasi yang dipicu oleh aktivitas antropogenik yang tidak berkelanjutan.
Melihat kondisi tersebut, INESC menganalisis pemberian insentif lingkungan di Brasil selama satu dekade terakhir. Hasilnya cukup mencolok, subsidi untuk bahan bakar fosil ternyata lebih dari dua kali lipat dibandingkan subsidi untuk energi terbarukan.
Carolina menegaskan bahwa yang menjadi tantangan utama dalam melindungi alam sebetulnya dengan menghentikan aliran dana yang justru mempercepat kehancurannya.
Reformasi Subsidi, Solusi untuk Melindungi Alam
Berbagai persoalan tersebut tentu bukan tanpa solusi. Ada satu hal yang dapat menjadi jalan keluarnyam yakni reformasi subsidi.
Apa yang terjadi selama ini menunjukkan pentingnya membenahi kebijakan subsidi agar anggaran pemerintah tidak justru memperburuk kerusakan lingkungan. Giorgio memahami bahwa subsidi merupakan isu sensitif karena sering berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah harus berani mereformasi pemberian subsidi demi melindungi keanekaragaman hayati.
Salah satu acuan untuk membenahi kebijakan tersebut adalah Target 18 dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Target ini mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi, menghapus, menghentikan secara bertahap, atau mereformasi insentif yang merugikan keanekaragaman hayati, termasuk subsidi, dengan nilai sekurang-kurangnya US$500 miliar hingga 2030.
Di sisi lain, pemerintah juga didorong meningkatkan insentif positif bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Artinya, pembenahan subsidi bukan hanya tentang menghentikan dukungan yang berisiko merusak alam, tetapi juga mengarahkan anggaran untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan.
Indonesia sendiri telah memasukkan Target 18 ke dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Dokumen ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk melindungi, memelihara, dan mengelola ekosistem penting di Indonesia.
