Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri beberapa waktu belakang menuai sorotan publik. Banyak yang menilai bahwa lawatan itu buang-buang anggaran di tengah efisiensi dan kondisi ekonomi saat ini.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Pantri Muthriana Erza Killian, S.IP., M.IEF., Ph.D., dalam keterangannya di laman resmi UB menyatakan bahwa kunjungan kepala negara ke luar negeri sebetulnya tetap penting dalam diplomasi. Namun, tetap harus ada arah kebijakan yang jelas serta hasil yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia.
Secara prinsip, Erza menerangkan jika kepala negara memang perlu melakukan kunjungan ke luar negeri karena terdapat aspek diplomasi yang hanya dapat dibangun lewat pertemuan langsung. Menurutnya, hubungan personal antarpemimpin negara acap kali menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, maupun strategis.
“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” katanya dalam prasetya.ub.ac.id.
Pentingnya Prioritas Diplomasi yang Jelas
Lebih lanjut, Erza menekankan jika signifikansi lawatan ke luar negeri tidak dihitung dari banyaknya jumlah perjalanan, tapi dari urgensi agenda yang dibawa. Selain itu, kunjungan itu juga harus ada relevansinya dengan kepentingan nasional Indonesia.
Kunjungan luar negeri semestinya menjadi bagian dari kerangka besar diplomasi Indonesia. Hal ini dikatakan Erza tidak bisa berjalan sendiri. Ia juga menyebut jika Indonesia saat ini memiliki jaringan diplomasi yang besar dan kuat, di mana ada lebih dari 130 perwakilan diplomatik di luar negeri yang berfungsi membangun hubungan dengan negara mitra.
“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.
Tingginya frekuensi lawatan presiden ke luar negeri menimbulkan pertanyaan terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Erza menerangkan, Indonesia menganut politik bebas aktif yang memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara.
Akan tetapi, ia mengimbuhkan jika “berteman” dengan banyak pihak atau negara tetap harus diimbangi dengan prioritas yang jelas agar posisi Indonesia di mata internasional tetap berkarakter dan memiliki arah kebijakan yang tegas.
“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” imbuhnya.
Kunjungan Prabowo ke negara-negara besar, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, hingga Rusia dinilai Erza menjadi sebuah upaya Indonesia untuk menjaga hubungan dengan kekuatan dunia. Meskipun demikian, ia mengatakan jika hasil dari pendekatan itu memang belum tampak jelas di ruang publik.
Tak luput, ia mengingatkan bahwa pola diplomasi yang tidak punya fokus yang jelas bisa menimbulkan kebingungan soal prioritas Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, konsistensi menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri sebuah negara.
Ia menyarankan agar Indonesia segera memperjelas prioritas diplomatiknya agar mitra-mitra bisa memahami posisi strategis Indonesia.
“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” ujarnya.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?
Erza memaparkan beberapa langkah strategis agar Indonesia bisa menjalankan kebijakan luar negeri dengan tetap efektif. Menurutnya, peran Kementerian Luar Negeri RI harus diperkuat karena institusi ini merupakan lembaga yang mengoordinasi arah kebijakan luar negeri.
Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap lawatan presiden, seperti tujuan kunjungan, agenda yang dibahas, sampai hasil konkret yang diperoleh. Kemudian, Erza juga meminta agar pemerintah menentukan kembali fokus diplomasi Indonesia agar lebih jelas.
Perlu diperjelas apakah fokus Indonesia dilakukan melalui pendekatan middle power, diplomasi multilateral, atau diplomasi berbasis isu tertentu yang menjadi keunggulan Indonesia.
“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” tegasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
