Di era media sosial, kegagalan komunikasi publik tidak lagi sekadar persoalan salah bicara. Ia dapat berkembang menjadi krisis legitimasi kebijakan. Banyak pejabat publik Indonesia masih memandang komunikasi sebagai aktivitas menyampaikan informasi, padahal publik digital menuntut lebih dari sekadar informasi.
Mereka menuntut kredibilitas, konsistensi, transparansi, dan empati. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kontroversi komunikasi pejabat pemerintah belakangan ini
Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, sejumlah pernyataan pejabat justru menjadi bahan olok-olok, memicu kemarahan publik, bahkan memperbesar resistensi terhadap kebijakan pemerintah.
Diah Fatma Sjoraida, Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, menilai bahwa ruang publik saat ini justru dipenuhi oleh “kakofoni”, yakni keriuhan pesan yang saling tumpang tindih, kontradiktif, dan kerap tidak memiliki orkestrasi yang jelas. Kondisi ini mencerminkan bahwa narasi pemerintah belum dikelola secara terpadu, sehingga informasi yang disampaikan sering menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat (PR Indonesia, 2026)
Komunikasi Tidak Berhenti pada Penyampaian Pesan
Dalam konteks ini, teori Communication-Persuasion Matrix yang dikembangkan William J. McGuire menjadi alat analisis yang sangat relevan untuk memahami mengapa banyak komunikasi pejabat Indonesia gagal menghasilkan persuasi publik.
McGuire menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi bergantung pada serangkaian tahapan psikologis yang harus dilalui audiens secara berurutan:
- Exposure (terpapar pesan)
- Attention (memberikan perhatian)
- Comprehension (memahami pesan)
- Acceptance (menerima pesan)
- Retention (mengingat pesan)
- Behavior (mengubah sikap atau perilaku)
Menurut McGuire, kegagalan pada satu tahapan akan menyebabkan kegagalan pada tahapan berikutnya. Dengan kata lain, pesan yang berhasil viral belum tentu berhasil dipahami, pesan yang dipahami belum tentu dipercaya, dan pesan yang dipercaya belum tentu mengubah perilaku.
Persoalan utama komunikasi pejabat Indonesia saat ini adalah terlalu fokus pada tahap exposure dan mengabaikan acceptance. Pemerintah sering berhasil membuat publik mendengar pesan, tetapi gagal membuat publik mempercayainya.
Polemik "Homeless Media" dan Krisis Kredibilitas Komunikator
Dalam satu bulan terakhir, ruang publik digital diramaikan oleh perdebatan mengenai hubungan antara Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dengan kelompok media digital yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF).
Bakom kemudian mengeluarkan klarifikasi bahwa tidak terdapat kontrak kerja sama maupun arahan editorial kepada media-media tersebut.
Dari perspektif McGuire, pemerintah sebenarnya berhasil mencapai tahap exposure. Publik mengetahui klarifikasi yang disampaikan. Namun persoalan muncul pada tahap acceptance.
Di era post-truth, publik tidak hanya mengevaluasi isi pesan, tetapi juga motif di balik pesan tersebut. Klarifikasi yang terlambat membuat sebagian publik lebih dahulu membangun persepsi negatif sehingga pesan resmi pemerintah mengalami hambatan penerimaan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam ruang digital, kecepatan respons menjadi bagian dari kredibilitas sumber (source credibility). Semakin lama pemerintah merespons sebuah isu, semakin besar kemungkinan ruang informasi diisi oleh spekulasi dan framing pihak lain.
Dino Patti Djalal vs Seskab Teddy, saat Komunikasi Berubah menjadi Pertarungan Kredibilitas
Pada akhir Mei hingga awal Juni 2026, mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior, Dino Patti Djalal, menyampaikan kritik terbuka kepada Presiden Prabowo terkait intensitas kunjungan luar negeri.
Dino menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan persepsi publik yang berkembang mengenai frekuensi lawatan internasional Presiden.
Alih-alih merespon substansi kritik tersebut, perhatian publik justru bergeser ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan yang menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang hanya berlangsung sekitar tiga bulan.
Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan luas dan bahkan mendapat respons dari sejumlah tokoh publik, termasuk Anies Baswedan yang membela rekam jejak diplomatik Dino Patti Djalal.
Dalam perspektif McGuire, kasus ini menunjukkan kegagalan komunikasi pada tahap acceptance. Tahap exposure dan attention sebenarnya tercapai karena isu tersebar luas dan menarik perhatian publik.
Namun, pada tahap comprehension, diskusi bergeser dari substansi diplomasi ke konflik personal, atau dikenal sebagai message displacement. Akibatnya, tahap acceptance gagal tercapai karena respons yang menyoroti latar belakang pengkritik terkesan menghindari isu utama
Dalam konteks digital, strategi ini berpotensi menimbulkan backfire effect, yang justru memperkuat simpati publik terhadap Dino dan kembali mengangkat rekam jejaknya sebagai diplomat senior.
Pelajaran Strategis bagi Pemerintah Indonesia
Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi publik pemerintah bukan lagi sekadar bagaimana menyampaikan pesan, tetapi bagaimana membangun kepercayaan.
Banyak pejabat masih mengandalkan posisi dan jabatan sebagai sumber legitimasi, seolah hal itu cukup untuk membuat publik percaya. Padahal, di era digital, masyarakat lebih melihat apakah pesan yang disampaikan masuk akal, konsisten, dan relevan dengan masalah yang dihadapi.
Ketika respons justru bersifat defensif atau personal, misalnya menyerang latar belakang pengkritik, publik cenderung menilai bahwa pemerintah menghindari substansi persoalan. Akibatnya, bukan hanya pesan yang gagal diterima (acceptance), tetapi juga kepercayaan terhadap komunikasi pemerintah ikut menurun.
Dalam kasus “homeless media” maupun polemik Dino Patti Djalal, terlihat bahwa pemerintah sebenarnya mampu membuat pesan mereka didengar, tetapi tidak berhasil membuatnya dipercaya.
Keterlambatan klarifikasi dan respons yang menyimpang dari inti masalah justru memberi ruang bagi persepsi negatif untuk berkembang. Diskusi publik pun bergeser dari isi kebijakan menjadi konflik antarindividu.
Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan kurangnya informasi, melainkan cara menyampaikan dan mengelola pesan itu sendiri. Tanpa kredibilitas dan konsistensi, komunikasi pemerintah akan berhenti di tahap “terdengar” saja, tanpa pernah benar-benar memengaruhi cara berpikir atau sikap publik.
Dari Government Information menuju Government Persuasion
McGuire mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukanlah komunikasi yang paling sering terdengar, melainkan komunikasi yang mampu mengubah sikap dan perilaku. Dalam konteks Indonesia saat ini, reformasi komunikasi publik setidaknya memerlukan tiga perubahan mendasar.
Pertama, menggeser orientasi dari penyampaian informasi menuju pembangunan kepercayaan. Kedua, membangun satu narasi pemerintah yang konsisten sehingga tidak terjadi kontradiksi antarlembaga.
Persoalan tumpang tindih komunikasi pemerintah telah menjadi kritik yang berulang dari para akademisi komunikasi. Ketiga, menjadikan empati sebagai elemen utama komunikasi pejabat publik. Dalam era algoritma media sosial, pesan yang empatik jauh lebih mudah diterima dibanding pesan yang sekadar faktual.
Pada akhirnya, tantangan terbesar pemerintah Indonesia bukanlah bagaimana membuat masyarakat mendengar, tapi bagaimana membuat masyarakat percaya. Dan dalam teori McGuire, kepercayaan selalu menjadi prasyarat utama sebelum persuasi dapat terjadi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
