Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun rumah susun (rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung.
Proyek hunian vertikal ini akan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) seluas 6.000 meter persegi yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengoptimalkan aset negara yang strategis di pusat kota sehingga memiliki nilai manfaat tinggi bagi mobilitas warga karena terhubung langsung dengan simpul transportasi publik.
Konsep hunian terpadu ini nantinya tidak hanya menyediakan unit tempat tinggal, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, serta sarana pendukung lainnya dalam satu kawasan.
Integrasi fasilitas sosial dan umum ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di tengah padatnya aktivitas perkotaan.
Rencana ini menjadi kehadiran hunian berbasis kawasan kereta api pertama di wilayah Bandung sebagai solusi keterbatasan lahan hunian di wilayah perkotaan.
Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi pembiayaan dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mempercepat eksekusi proyek.
Maruarar menyebutkan telah ada komitmen awal dari pihak swasta untuk mendukung pembangunan hunian vertikal secara nasional sehingga skema serupa akan diterapkan di Kiaracondong.
Konstruksi proyek ini akan dilaksanakan oleh tim gabungan kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah yang dijadwalkan akan memaparkan konsep final pengembangan kawasan pada 25 April 2026.
Dengan lokasi yang strategis, penghuni rusun nantinya dapat menghemat biaya transportasi harian karena akses yang dekat dengan layanan kereta api.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
