Pemerintah menargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga tahun 2029.
Target ini disampaikan oleh Ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sebagai bagian dari rencana strategis untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.
Untuk mendukung pemindahan tersebut, pembangunan kompleks legislatif seperti gedung DPR RI serta gedung Mahkamah Agung (MA) menjadi prioritas pada tahun 2026.
Pembangunan juga mencakup sarana prasarana pendukung, hunian vertikal bagi pegawai, hingga penguatan aksesibilitas dan konektivitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Area inti ini dirancang memiliki luas mencapai 1.100 hektare untuk menampung seluruh aktivitas pemerintahan pusat secara terintegrasi.
Hingga Juli 2025, pergerakan ASN ke wilayah Nusantara sudah mulai terasa dengan lebih dari seribu karyawan Otorita IKN yang telah menempati hunian vertikal.
Selain itu, tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan juga telah mulai bekerja dan tinggal di kawasan tersebut untuk mendukung layanan dasar bagi para perintis IKN.
Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat transisi ini sehingga IKN benar-benar siap menjadi pusat peradaban baru Indonesia di masa depan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
