Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) yang dijadwalkan pada 6 Oktober 2026 menjadi titik krusial dalam sejarah reformasi birokrasi nasional. Kebijakan tata kelola data yang selama ini hanya berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 kini dinaikkan ke tingkat undang-undang yang lebih mengikat.
Regulasi dengan draft final 20 bab dan 141 pasal ini tidak sekadar memperbarui aturan hukum, tetapi juga secara resmi melahirkan institusi baru bernama Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Publik harus memahami perbedaan mendasarnya dengan jelas.
Satu Data Indonesia merupakan ekosistem kebijakan, sedangkan lembaga penyelenggara SDI bertindak sebagai nakhoda atau orkestrator yang memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
Selama bertahun-tahun, perencanaan strategis negara tersandera oleh kekacauan dalam manajemen informasi. Hampir setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga entitas korporasi negara seperti BUMN dan BUMD memelihara pangkalan data masing-masing.
Ego sektoral ini melahirkan tumpang tindih dan disparitas angka pada objek yang sama. Tanpa standar kriteria yang jelas, data sangat rentan dimanipulasi. Akibatnya fatal karena arah kebijakan pemerintah kerap meleset. Penyaluran bantuan sosial yang salah sasaran atau ketidaktepatan program pengentasan kemiskinan merupakan bukti nyata kegagalan dalam sinkronisasi informasi.
Kehadiran penyelenggara SDI sangat mendesak untuk membongkar sekat-sekat sektoral tersebut. Badan ini memikul mandat berat sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus Wali Data Nasional. Ekosistem tata kelola akan diatur secara berlapis dengan memisahkan peran pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data secara jelas.
Perlu dicatat, penyelenggara SDI bukanlah lembaga yang menyedot data pribadi warga negara secara bebas. Pengelolaan teknis dan kepemilikan informasi tetap berada di tangan instansi asal. Integrasi yang dijalankan mengusung asas interoperabilitas atau bagi pakai, bukan pemusatan data.
Server lokal instansi tidak diambil alih, melainkan dijembatani agar saling terhubung melalui standar data, metadata, dan kode referensi nasional yang seragam.
Meski arsitektur kebijakan ini menjanjikan penyelesaian masalah fundamental, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Ada tiga poin kritis yang menuntut solusi konkret dari pemerintah agar pembentukan badan baru ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
Pertama, jaminan keamanan siber harus bergeser dari sekadar retorika menjadi benteng pertahanan yang kokoh. UU SDI memang telah memasukkan ancaman sanksi pidana tegas berupa hukuman penjara hingga 15 tahun bagi pelaku sabotase, manipulasi, hingga penyebaran ilegal terhadap Pusat Data Nasional.
Namun, aturan hukum ini akan lumpuh tanpa sinergi operasional yang ketat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mengingat besarnya ancaman kebocoran digital, interkoneksi data secara masif mutlak membutuhkan proteksi berlapis agar tidak mengorbankan privasi dan keamanan siber masyarakat.
Kedua, penentuan Data Prioritas Nasional harus terbebas dari dominasi sentralistik menteri sektoral tertentu serta memperkuat kedaulatan informasi. Parameter penentuan wajib berpijak pada indikator objektif yang mengukur skala kepentingan strategis dan urgensi lintas sektor.
Regulasi ini pada dasarnya dirancang sebagai payung hukum makro yang fleksibel. Oleh sebab itu, mekanisme teknis sebaiknya tidak dikunci secara kaku di tingkat undang-undang, melainkan didelegasikan kepada peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi.
Di sisi lain, ketegasan regulasi ini dalam mengatur bahwa akses dan transfer data tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia mutlak wajib mendapatkan persetujuan DPR RI harus dikawal ketat, demi memastikan kedaulatan data nasional tidak digadaikan atas nama digitalisasi global.
Ketiga, pembenahan infrastruktur teknologi wajib dilakukan secara merata hingga ke tingkat akar rumput. Mengingat kewenangan penyelarasan data oleh Penyelenggara SDI menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, keseragaman standar informasi mustahil tercapai jika ketimpangan digital di daerah pelosok tidak segera diatasi.
Bersamaan dengan itu, komitmen terhadap keterbukaan harus ditegakkan. Data yang dikelola negara wajib terbuka dan mudah diakses oleh publik untuk mendorong transparansi pemerintahan, kecuali informasi krusial yang berhubungan langsung dengan rahasia absolut pertahanan dan keamanan negara.
Pembentukan Penyelenggara SDI yang berada di bawah kewenangan langsung Presiden, dengan koordinasi yang kuat bersama Kementerian PPN/Bappenas, merupakan langkah awal dari transformasi birokrasi Indonesia yang panjang.
Keberhasilannya kini bergantung pada komitmen seluruh elemen aparatur negara untuk menanggalkan ego sektoral dan mematuhi satu standar nasional.
Kehadiran data yang valid, objektif, dan tersaji secara mutakhir serta real-time bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan fondasi utama untuk merancang pembangunan nasional yang terukur, efisien, dan menjamin keadilan sosial.
