Persoalan layanan publik, kerusakan fasilitas pendidikan, sampai ancaman krisis lingkungan menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. Di tengah gelombang gejolak sosial yang melanda sejumlah negara Eropa belakangan ini, situasi tersebut menjadi pengingat penting bahwa ketahanan sosial sebuah bangsa tak cuma diuji dari daya tahan masyarakatnya terhadap tekanan ekonomi, tapi juga dari kesiapan pemerintah dalam memberikan solusi nyata.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zain Maulana, S.IP., M.A., Ph.D., menyoroti persoalan fasilitas umum dan lingkungan di tanah air memerlukan penanganan yang serius. Menurutnya, perbedaan struktur sosial dan ekonomi berpengaruh besar terhadap cara masyarakat merespons persoalan publik dan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pemerintah.
Dalam keterangannya di umy.ac.id,urgensi penanganan krisis ini tampak dari data pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan Dasbor Informasi Penanganan Karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Oktober 2026, tercatat ada 5.540 titik panas (hotspot).
Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai sekitar 850,3 hektare hanya dalam kurun waktu 24 jam di enam provinsi yang dipantau. Angka ini menggambarkan besarnya tantangan bencana lingkungan yang membutuhkan langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dari pusat hingga daerah.
Kerusakan Fasilitas Publik dan Ancaman Krisis Lingkungan
Zain juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Indonesia yang masih dibayangi kerusakan sarana dan prasarana. Ia membandingkan kondisi ini dengan krisis fasilitas sekolah di Prancis yang sempat memicu aksi protes berskala besar dari para pelajar.
Data Neraca Pendidikan Daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperlihatkan bahwa kondisi ruang kelas di tanah air memang butuh perhatian mendesak. Dalam ringkasan data nasional, persentase ruang kelas dengan kondisi rusak berat paling banyak ditemukan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), yakni mencapai 11,82 persen.
Tak hanya sektor pendidikan, persoalan lingkungan terutama karhutla di kawasan Kalimantan juga menjadi perhatian mendalam. Dampak kebakaran lahan gambut bukan cuma merusak ekosistem, tapi ikut mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas belajar mengajar, hingga menekan produktivitas ekonomi warga.
“Secara kondisi riil, fasilitas dan persoalan lingkungan kita jauh lebih memprihatinkan. Namun, potensi meletusnya aksi massa berskala besar seperti di Eropa cenderung kecil karena struktur sosial dan ekonomi kita berbeda,” ujar Zain.
Ia menambahkan, karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda membuat tekanan publik di Indonesia tidak serta-merta mewujud dalam pola mobilisasi massa yang sama seperti di benua biru. Meski demikian, kondisi masyarakat yang relatif tenang bukan berarti persoalan di lapangan sudah tertangani dengan baik.
Dua Faktor Meredam Gejolak Sosial di Tanah Air
Zain memaparkan dua faktor utama yang dinilainya mampu meredam munculnya gejolak sosial berskala besar di Indonesia.
Faktor pertama adalah orientasi untuk bertahan hidup (survival orientation). Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah harus memfokuskan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi ini secara alami membatasi waktu, sumber daya, maupun kesempatan mereka untuk terlibat dalam gerakan sosial atau aksi politik.
Faktor kedua berkaitan dengan kemungkinan terkooptasinya sebagian kelompok kelas menengah dan elite. Zain menilai ada sejumlah kelompok yang memiliki keterikatan kepentingan ekonomi dengan program-program prioritas pemerintah, mulai dari proyek pengadaan barang dan jasa, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ekspansi sektor komoditas seperti kelapa sawit.
Hal ini membuat sedikit banyak berpotensi memengaruhi sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan publik. Akan tetapi, Zain menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha atau warga dalam program pemerintah tidak otomatis membuktikan adanya kooptasi, karena penilaian harus tetap berpatokan pada bukti mengenai akses program, hubungan kepentingan, serta kebebasan dalam menyampaikan kritik.
Besarnya alokasi anggaran APBN 2026 menjadi konteks penting dalam dinamika ini. Dokumen belanja prioritas mencatat alokasi sebesar Rp335 triliun untuk program MBG dan Rp23,3 triliun untuk alokasi renovasi serta revitalisasi sekolah. Menurut Zain, relasi ekonomi antara masyarakat dan program negara ini perlu dicermati secara kritis untuk memahami dinamika hubungan antara warganegara dan pemerintah.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Zain menilai pendekatan yang diambil pejabat sering kali masih terbatas pada imbauan, padahal aksi nyata untuk menyelesaikan akar masalah belum berjalan maksimal.
Dalam kasus karhutla misalnya, penanganan seharusnya berfokus pada perlindungan warga sekaligus pencegahan agar kerusakan lingkungan tidak berulang. Langkah ini mencakup jaminan kesehatan warga terdampak, kesiapan fasilitas medis, penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran, hingga pemulihan ekosistem gambut.
“Pemerintah seharusnya tidak bertindak seperti penyuluh dengan sekadar mengimbau warga beradaptasi saat menghadapi kondisi udara ekstrem akibat karhutla. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret, seperti penyediaan masker berstandar tinggi, penambahan tabung oksigen, kesiapan tempat tidur rumah sakit, penegakan hukum, dan reboisasi nyata. Jangan sampai hutan yang rusak justru dialihfungsikan menjadi perkebunan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa penanganan krisis lingkungan tak boleh menunggu hingga bencana datang. Pemerintah mesti memperkuat fungsi pencegahan, pengawasan titik rawan, pengelolaan tata air di lahan gambut, serta pemulihan area yang terlanjur rusak melalui koordinasi lintas lembaga yang solid.
Belajar dari gejolak yang terjadi di Eropa, pemerintah bisa menjadikan hal itu pengingat agar negara selalu sigap, cepat, dan akuntabel dalam merespons setiap keluhan warganya demi menjaga ketahanan sosial serta stabilitas nasional.
