Jawa Barat tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi dan permukiman terpenting di Indonesia. Namun, di balik pembangunan jalan, perumahan, kawasan industri, dan destinasi wisata, ada persoalan ekologis yang kian mendesak: bagaimana mempertahankan hutan ketika tekanan terhadap ruang terus meningkat?
Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan di lereng gunung, melainkan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, menjaga tanah, dan menopang keanekaragaman hayati.
Ketika tutupan vegetasi menyusut atau kawasan hutan kehilangan fungsinya, dampaknya tidak berhenti di pedalaman, tetapi menjalar hingga permukiman dan pusat-pusat kota. Karena itu, memulihkan hutan Jawa Barat bukan pekerjaan tambahan dalam agenda pembangunan, melainkan bagian mendasar dari upaya melindungi keselamatan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dalam Jawa Barat Dalam Angka 2025 mencatat luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan keputusan penetapan kawasan yang berlaku pada masing-masing wilayah administratif. Sementara itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025–2045 mencatat luas kawasan hutan sekitar 794.420,95 hektare pada 2022.
Angka tersebut perlu dibaca secara cermat karena luas kawasan yang ditetapkan secara hukum tidak selalu sama dengan luas lahan yang benar-benar tertutup pepohonan dalam kondisi ekologis yang baik.
Dengan kata lain, keberadaan kawasan hutan di atas peta belum otomatis menjamin berfungsinya hutan sebagai pelindung lingkungan. Persoalan utama bukan semata-mata berapa hektare yang tersisa, melainkan seberapa baik kawasan tersebut mampu menjalankan fungsi ekologisnya.
Ancaman terhadap fungsi hutan juga berkaitan erat dengan pola pembangunan dan pengelolaan ruang. Alih fungsi lahan, pembukaan kawasan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, serta lemahnya pengawasan dapat memperbesar tekanan terhadap ekosistem, terutama di wilayah hulu dan lereng.
Ketika vegetasi berkurang dan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, risiko erosi, banjir, serta longsor dapat meningkat, meskipun setiap bencana juga dipengaruhi curah hujan, kondisi geologi, dan tata ruang. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis hutan bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan kebijakan publik. Pertanyaannya, apakah pembangunan Jawa Barat telah berjalan seimbang dengan kemampuan alam menopang kehidupan warganya?
Memulihkan Hutan, Melampaui Seremoni Penanaman
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki peluang untuk mengubah agenda penghijauan menjadi strategi pemulihan ekosistem yang terukur. Salah satu inisiatif yang relevan ialah Gerakan Leuweung Hejo yang difasilitasi Dinas Kehutanan Jawa Barat.
Melalui gerakan ini, pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanaman pohon, pemulihan lahan kritis, serta perlindungan mata air dan sempadan sungai.
Dinas Kehutanan juga menyediakan SIMANTRI BIBIT untuk pencatatan kontribusi bibit dan SIMANTAP sebagai platform pemantauan kegiatan penanaman serta pemeliharaan pohon.
Kehadiran perangkat digital tersebut membuka peluang bagi pengelolaan yang lebih transparan, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan.
Di sinilah ukuran keberhasilan penghijauan perlu diperjelas. Jumlah bibit yang dibagikan atau ditanam tidak cukup untuk membuktikan bahwa pemulihan telah berhasil, sebab pohon yang mati setelah kegiatan selesai tidak menghasilkan manfaat ekologis yang diharapkan.
Pemerintah perlu memastikan kesesuaian jenis tanaman dengan karakter tanah, ketinggian, ketersediaan air, dan kondisi ekosistem setempat.
Pemantauan juga harus mencakup tingkat kelangsungan hidup tanaman, pemeliharaan berkala, serta perubahan kondisi lahan dalam jangka panjang. Tanpa indikator yang terbuka dan dapat diperiksa publik, gerakan penanaman berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial yang ramai pada hari pelaksanaan, tetapi minim dampak setelahnya.
Persoalan berikutnya adalah keberanian menempatkan fungsi ekologis sebagai pertimbangan utama dalam keputusan penggunaan lahan. Kawasan yang memiliki peran penting dalam melindungi sumber air, menjaga lereng, dan mempertahankan keanekaragaman hayati perlu memperoleh perlindungan sesuai karakter serta status hukumnya.
Evaluasi terhadap pengelolaan hutan produksi dapat menjadi bagian dari upaya tersebut, tetapi harus didasarkan pada kajian ilmiah, kepastian hukum, dan konsultasi dengan masyarakat terdampak.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap perizinan dan pelanggaran tata ruang, bukan hanya mengandalkan kegiatan rehabilitasi setelah kerusakan terjadi. Sebab, memulihkan hutan yang rusak akan jauh lebih sulit apabila pada saat bersamaan tekanan terhadap kawasan yang masih terjaga terus dibiarkan.
Pemulihan hutan tidak akan bertahan lama jika masyarakat yang hidup di sekitarnya hanya diposisikan sebagai tenaga penanam bibit. Melalui skema perhutanan sosial yang sesuai dengan ketentuan hukum, masyarakat dapat memperoleh akses pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui praktik seperti agroforestri.
Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sumber penghidupan tanpa mengabaikan perlindungan tutupan pohon dan fungsi ekologis kawasan.
Namun, keberhasilannya membutuhkan pendampingan teknis, akses pasar, kepastian hak, dan pengawasan yang adil. Ketika kesejahteraan warga berjalan seiring dengan kelestarian hutan, perlindungan lingkungan memiliki fondasi sosial yang lebih kuat.
Jawa Barat juga mempunyai modal penting berupa kearifan lokal masyarakat adat Sunda. Praktik pengelolaan lingkungan di Kampung Naga, Tasikmalaya, dan Kampung Kuta, Ciamis, menunjukkan pentingnya aturan adat dalam menjaga hubungan manusia dengan alam.
Konsep seperti leuweung larangan dan leuweung tutupan, dalam konteks penerapannya masing-masing, mencerminkan pembagian ruang berdasarkan batasan pemanfaatan dan perlindungan.
Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran bagi kebijakan konservasi modern, bukan sekadar ornamen budaya dalam kampanye penghijauan.
Pelibatan masyarakat adat harus disertai penghormatan terhadap hak, pengetahuan, dan kelembagaan mereka, bukan hanya mengambil simbol tradisinya untuk memperkuat citra program pemerintah.
Menjaga napas hijau Pasundan menuntut kerja bersama yang melampaui pergantian program dan slogan politik.
Pemerintah perlu memastikan konsistensi tata ruang, penegakan hukum, transparansi data, serta evaluasi pemulihan hutan; dunia usaha harus bertanggung jawab atas dampak kegiatan ekonominya; sedangkan masyarakat perlu memperoleh ruang partisipasi yang nyata.
Warga dapat mendukung upaya tersebut melalui kegiatan konservasi, pengawasan lingkungan, dan pelaporan dugaan pelanggaran kepada instansi berwenang.
Akan tetapi, tanggung jawab individu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan kewajiban struktural pemerintah dan pelaku usaha.
Masa depan hutan Jawa Barat pada akhirnya ditentukan oleh keberanian menempatkan keselamatan ekologis di atas keuntungan jangka pendek, sebab pembangunan yang merusak penyangga kehidupannya sendiri bukanlah kemajuan yang berkelanjutan.
