Setiap kali bulan Agustus tiba, saya bertanya pada diri sendiri: apa arti kemerdekaan bagi anak muda yang lahir puluhan tahun setelah proklamasi dibacakan? Saya tidak pernah merasakan perang.
Perjuangan saya tidak berlangsung di medan tempur, melainkan di depan layar laptop, di antara dokumen digital, surel pekerjaan, dan aplikasi yang menemani hampir setiap jam hidup saya. Di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, saya semakin yakin bahwa medan perjuangan itu kini telah berpindah ke ruang digital.
Saya seorang sarjana Ilmu Perpustakaan yang kini bekerja mengelola dokumen hukum di sebuah perusahaan di Jakarta. Kedengarannya sederhana, tetapi justru dari pekerjaan inilah saya belajar bahwa informasi adalah bentuk kekuasaan yang paling nyata hari ini.
Siapa yang mampu menemukan, memilah, dan memahami informasi, dialah yang berdaya. Sebaliknya, siapa yang gagap membaca dunia digital akan mudah tersesat, tertipu, bahkan terjajah dengan cara yang tidak ia sadari.
Teknologi digital telah membuka pintu yang dulu tertutup rapat. Saya menyaksikannya pada diri sendiri. Sebagai lulusan baru, saya belajar analisis data dan pemrograman melalui kursus daring tanpa harus meninggalkan pekerjaan.
Saya membangun usaha kecil menjual templat dokumen digital dari kamar, melayani pembeli yang tidak pernah saya temui langsung. Saya menggambar ilustrasi digital dan menulis di platform terbuka. Semua itu mustahil dibayangkan oleh generasi orang tua saya.
Di berbagai daerah, cerita serupa terjadi dalam skala yang jauh lebih besar: ibu rumah tangga menjadi pelaku usaha lewat lokapasar, pemuda desa menjangkau pasar kota lewat media sosial, dan para pekerja menambah penghasilan lewat ekonomi digital. Internet, ketika digunakan dengan sadar, adalah alat pembebasan.
Namun kemerdekaan di ruang digital tidak datang cuma-cuma. Beberapa waktu lalu, seorang sahabat saya menjadi korban penipuan yang menguras rekeningnya. Berhari-hari kami menyusun kronologi kejadian, menulis surat sanggahan, dan berhadapan dengan prosedur bank yang melelahkan.
Dari pengalaman itu saya belajar satu hal yang pahit: kejahatan hari ini tidak lagi mengetuk pintu rumah, ia masuk lewat notifikasi di genggaman. Dan korbannya bisa siapa saja, meskipun data dan pemberitaan menunjukkan bahwa perempuan serta anak-anak terlalu sering menjadi sasaran empuknya, mulai dari penipuan daring, pinjaman ilegal, hingga kekerasan berbasis gender di ruang siber.
Berdaya secara digital bukan hanya berarti bisa mencari nafkah lewat internet, melainkan juga tahu cara melindungi diri, mengenali jebakan, dan berani memperjuangkan hak ketika dirugikan.
Kesadaran itu menjadi semakin mendesak ketika kita bicara tentang anak-anak. Generasi yang lahir hari ini tidak mengenal dunia tanpa gawai. Mereka belajar, bermain, dan bergaul di ruang yang sama dengan tempat predator, perundung, dan konten berbahaya berkeliaran.
Negara memang telah menghadirkan regulasi dan berbagai upaya perlindungan, tetapi benteng pertama perlindungan anak tetap berdiri di rumah. Dan tanggung jawab itu bukan hanya milik para ibu. Ayah, kakak, paman, dan guru sama-sama memegang perannya.
Orang dewasa yang paham dunia digital tidak akan sekadar melarang anak memegang gawai. Ia akan mendampingi, mengajak berdialog, dan menumbuhkan daya kritis anak, sebab larangan bisa dilanggar diam-diam, tetapi nalar yang sehat akan dibawa anak ke mana pun ia pergi.
Kini hadir pula babak baru bernama kecerdasan artifisial. Saya termasuk yang menggunakannya hampir setiap hari, untuk membantu menyusun draf surat, merapikan dokumen, dan mempelajari hal baru. Saya merasakan sendiri betapa teknologi ini melipatgandakan kemampuan seseorang.
Pekerjaan yang dulu memakan waktu berjam-jam kini selesai jauh lebih cepat, dan ilmu yang dulu terkunci di balik biaya kursus mahal kini bisa dipelajari siapa saja. Namun, saya juga belajar untuk tidak menyerahkan nalar saya kepadanya.
Kecerdasan artifisial bisa keliru, bisa dipakai menyebar tipu daya, dan bisa membuat penggunanya malas berpikir jika digunakan tanpa sikap kritis. Ia seperti pisau di dapur: di tangan yang terampil ia menghidupi, di tangan yang lalai ia melukai.
Karena itu, pertanyaan terpenting bagi Indonesia bukanlah apakah kita akan memakai kecerdasan artifisial, melainkan siapa yang akan berdaulat atasnya. Masa depan yang saya bayangkan adalah masa depan ketika teknologi ini tidak hanya dikuasai segelintir orang di kota besar, tetapi juga dipahami oleh guru di pelosok, ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil, dan anak-anak yang sedang tumbuh.
Untuk sampai ke sana, literasi digital harus diperlakukan sebagaimana kita dulu memperlakukan pemberantasan buta huruf: sebagai proyek kemerdekaan itu sendiri. Dan proyek itu menuntut semua orang ambil bagian, bukan sekadar sebagai pengguna, melainkan sebagai penggerak, pendidik, dan pengambil keputusan.
Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa merebut kemerdekaan agar rakyatnya bisa menentukan nasib sendiri. Hari ini, menentukan nasib sendiri berarti berdaulat atas data, waras di tengah banjir informasi, dan cakap memanfaatkan teknologi tanpa diperbudak olehnya.
Kemerdekaan di era digital adalah ketika seseorang bisa membangun penghidupan dari layar kecilnya tanpa rasa takut, ketika seorang anak bisa menjelajah internet tanpa terluka, dan ketika kecerdasan buatan bekerja untuk memuliakan manusia Indonesia, bukan sebaliknya.
Estafet perjuangan itu kini berada di ujung jari kita. Saya memilih untuk memegangnya dengan sadar: terus belajar, melindungi orang-orang di sekitar saya, dan menggunakan setiap teknologi yang saya genggam untuk sesuatu yang bermakna.
Sebab bagi generasi saya, mencintai Indonesia tidak selalu berarti hal-hal besar. Kadang ia berarti hal yang tampak kecil namun menentukan: menjadi pribadi yang berdaya, memastikan anak-anak terlindungi, dan menjaga akal sehat tetap merdeka di tengah zaman yang serba cerdas. Dirgahayu Republik Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
