Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan memicu lonjakan permintaan pangan nasional. Namun, di balik potensi besarnya, program ini tetap memberikan tantangan serius, utamanya di sektor hulu pertanian.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi seiring bergulirnya program tersebut, mulai dari ketimpangan kapasitas produksi, lemahnya posisi tawar petani, hingga kendala modal bagi pelaku usaha lokal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah.
Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida, S.P., M.Si., menyoroti bahwa kesiapan sektor pertanian di tanah air saat ini belum merata.
“Kondisi di lapangan menunjukkan tantangan yang berbeda antar-komoditas. Hal ini memerlukan penanganan yang spesifik agar pasokan pangan tetap terjaga,” ujar Dinda disadur dari umy.ac.id.
Kontras Komoditas Beras dan Peternakan
Dalam penjelasannya, Dinda menerangkan jika dalam hal pasokan pangan, kondisinya cukup kontras. Pada komoditas beras, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan yang aman dengan proyeksi produksi domestik mencapai 38,6 juta ton dari total ketersediaan 47,1 juta ton.
Akan tetapi, meski pasokan melimpah, harga eceran beras di pasar masih bertengger tinggi di kisaran Rp15.499 per kilogram. Hal ini dipicu oleh harga gabah di tingkat petani yang sudah melewati ambang batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, tantangan yang lebih berat justru ada di subsektor peternakan unggas dan telur. Dinda menyebut, kedua komoditas ini merupakan pilar utama penyedia protein untuk program MBG.
Beban peternak kian berat seiring melonjaknya harga pakan impor yang tidak sebanding dengan harga jual. Hal ini menyebabkan Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan merosot 1,85 persen pada Juni 2026.
“Struktur rantai pasok protein hewani kita masih memerlukan penguatan kapasitas. Kita harus menjaga agar penyerapan untuk program MBG tidak mengurangi pasokan pangan bagi masyarakat umum,” jelas Dinda.
Koperasi untuk Petani
Di balik tantangan tersebut, melonjaknya kebutuhan pangan untuk program MBG sebenarnya menjadi momentum emas bagi para petani lokal untuk naik kelas. Petani skala kecil harus didorong untuk bersatu ke dalam wadah kelembagaan resmi, seperti koperasi, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), maupun BUMDes.
Dengan adanya lembaga resmi, para petani dapat menjalin kerja sama langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem kontrak berjangka (forward contract). Langkah ini disebut Dinda tidak hanya memberikan jaminan hukum, tapi juga mendongkrak posisi tawar petani di pasar.
“Tanpa penguatan kelembagaan, peningkatan permintaan dari Program Makan Bergizi Gratis berisiko lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara atau tengkulak, bukan petani sebagai produsen utama,” tegasnya.
Tak hanya itu, pelaku UMKM pangan lokal yang ingin berkontribusi dalam program ini juga terbentur masalah arus kas. Masalahnya bukan soal minimnya pesanan, tapi sistem pengadaan pemerintah yang mewajibkan mitra menyediakan modal di awal (pre-financing). Ditambah lagi dengan proses birokrasi penagihan yang memakan waktu, likuiditas UMKM lokal yang bermodal cekak tentu terancam terganggu.
Demi mengatasi hambatan ini, Dinda menyarankan pemerintah untuk menerapkan sistem pembayaran bertahap dengan tempo yang lebih cepat. Solusi alternatif lainnya adalah dengan membuka akses supply chain financing lewat bank-bank daerah, sehingga pelaku usaha lokal tetap bisa berpartisipasi tanpa dihantui ketakutan kehabisan modal kerja.
Memperkuat Keberlanjutan Program
Untuk memperkuat keberlanjutan MBG dengan berbagai tantangan di atas, Dinda merekomendasikan beberapa hal. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penyelarasan regulasi, seperti menyesuaikan harga acuan beras dengan kondisi harga gabah riil di lapangan.
Selain itu, penting untuk membangun sistem data spasial yang mengintegrasikan 25 ribu lebih SPPG dengan peta potensi komoditas daerah. Tidak ketinggalan, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan dukungan subsidi sarana produksi, pengembangan teknologi pertanian, dan penyediaan infrastruktur seperti gudang pendingin (cold storage).
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kualitas SDM Indonesia. Namun, keberhasilan di hilir tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor hulu,” pungkas Dinda.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
