Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu punya tempat spesial di hati kita karena keindahan alamnya yang bikin takjub, plus potensi energinya yang luar biasa. Namun, Kawan GNFI, pernahkah kalian mendengar cerita dari balik perbukitan hijau Poco Leok di Kabupaten Manggarai? Di sana, ada sebuah pergerakan sosial yang bakal membuka mata kita tentang apa arti sebenarnya dari hak berdemokrasi.
Konflik soal rencana perluasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di wilayah ini bukan sekadar urusan tolak-menolak infrastruktur.
Mereka secara sadar mengambil jalur hukum untuk menggugat arogansi kekuasaan, sekaligus membongkar cerita manis tentang transisi energi yang ternyata sering mengabaikan hak-hak manusia dan lingkungan di lapangan.
Kami Bukan Sekadar Objek Pembangunan
Sering sekali kita mendengar jika ada warga desa yang menolak proyek pemerintah, mereka langsung dicap sebagai kelompok yang antipembangunan atau kolot. Anggapan yang elitis ini ini sebenarnya justru mematikan hak warga untuk ikut menentukan nasibnya sendiri.
Warga Poco Leok membuktikan sebaliknya. Mereka sedang mempraktikkan hak politiknya dan menolak keras hanya dijadikan objek pembangunan yang harus pasrah menerima keputusan dari atas.
Kesadaran ini muncul karena mereka tahu persis bahwa mereka adalah tuan atas ruang hidupnya sendiri. Jauh sebelum proyek geotermal ramai dibicarakan, Poco Leok adalah ruang yang berdenyut dengan solidaritas tinggi.
Kebersamaan mereka mengalir hangat lewat tradisi berkumpul bersama hingga kebiasaan gotong royong menggarap ladang. Bagi warga, ruang hidup dari sepuluh kampung adat di Poco Leok adalah harmoni yang tidak bisa begitu saja ditukar demi ambisi industrialisasi.
Apalagi, kedaulatan mereka sudah diakui secara nasional. Wilayah adat Poco Leok terbukti telah teregistrasi dan didokumentasikan resmi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat. Sebagai masyarakat yang jiwanya sudah menyatu dengan tanah warisan leluhur, menjaga Poco Leok adalah cara mereka mempertahankan identitas dan menegaskan hak asasi mereka sebagai warga negara.
Tanda Tanya Besar di Balik "Energi Hijau"
Jika kita hanya melihat kulit luarnya, label energi bersih atau energi hijau itu terdengar sangat baik. Namun, warga Poco Leok mengajarkan kita untuk tidak gampang terbuai. Penolakan mereka adalah kritik tajam terhadap agenda transisi energi yang kadang terasa seperti ilusi.
Hal ini sejalan dengan pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang secara lugas menyebut proyek geotermal kerap kali bukan murni soal energi terbarukan, melainkan sekadar peralihan investasi yang dibungkus dengan kemasan ramah lingkungan.
Kenyataannya, proyek semacam ini sering kali malah melahirkan penderitaan baru bagi masyarakat sekitar. Rasa cemas warga Poco Leok sangat masuk akal.
Di berbagai daerah lain, proyek geotermal justru memicu bencana longsor, membuat warga kesulitan mendapat air bersih, sampai menyebabkan pencemaran yang membahayakan kesehatan.
Alih-alih membawa kesejahteraan yang dijanjikan, iming-iming proyek ini justru lebih dulu menorehkan luka sosial. Narasi pembangunan itu pelan-pelan merusak kekerabatan, menciptakan kubu-kubu, dan memudarkan rasa persaudaraan yang selama ini mereka jaga erat.
Melawan Arogansi dengan Kepala Dingin
Hal yang membuat kita harus angkat topi adalah cara warga mengartikulasikan penolakan mereka. Bukannya terbawa emosi lalu bertindak merusak, warga Poco Leok justru memperlihatkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Ketegangan sempat memuncak tepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada awal Juni 2025. Hari itu, ratusan warga dengan bangga mengenakan pakaian adat Manggarai, berjalan damai menuju Kantor Bupati untuk memprotes penetapan lokasi proyek.
Sayangnya, niat baik untuk berdialog malah disambut dengan tindakan represif. Hanya karena letupan emosi akibat sebuah kritikan, Bupati Manggarai saat itu disebut justru memobilisasi massa pendukungnya untuk mengintimidasi warga yang sedang menyuarakan isi hatinya secara damai.
Namun, warga tidak mau terpancing untuk membalas dengan kekerasan. Didampingi barisan advokat dari Koalisi Advokasi Poco Leok, seorang tokoh warga bernama Agustinus Tuju memilih jalan hukum.
Mereka melayangkan keberatan administrasi atas tindakan bupati yang dinilai sewenang-wenang, hingga akhirnya mendaftarkan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang. Langkah ini adalah bukti bahwa literasi politik dan kesabaran masyarakat adat kita sudah mulai matang.
Karena Perjuangan Kami Tak Sampai di Situ Saja
Usaha dan keberanian warga adat yang selalu diiringi restu leluhur dari bukit suci Golo Mompong akhirnya berbuah manis. Pada bulan Maret tahun berikutnya, majelis hakim secara resmi mengetuk palu dan menyatakan bahwa tindakan Bupati Manggarai yang menghalang-halangi unjuk rasa damai warga terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.
Putusan ini tentu jauh lebih besar dari sekadar kemenangan di atas kertas. Ini adalah teguran keras bagi siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan, bahwa suara masyarakat adat tidak akan pernah bisa dibungkam dengan paksa. Hak untuk berkumpul dan berekspresi adalah napas dari konstitusi kita yang harus selalu dilindungi.
Cerita perjuangan dari Poco Leok ini memberi pesan yang sangat dalam buat Kawan GNFI semua, terutama soal masa depan transisi energi di Indonesia. Kita jadi sadar bahwa kehebatan sebuah proyek energi tidak hanya diukur dari seberapa besar emisi karbon yang bisa diturunkan, tetapi dari seberapa manusiawi dan adil prosesnya terhadap warga yang tinggal di sekitarnya.
Pada akhirnya, warga Poco Leok mengingatkan kita kembali bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang memajukan negara, tanpa harus merampas ruang hidup dan menginjak-injak martabat manusianya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
