Beberapa waktu terakhir, kita lihat pemerintah berulang kali membuka ruang dialog dengan publik. Upaya tersebut sangat layak diapresiasi. Ada pejabat yang datang ke kampus, berdiskusi dengan mahasiswa, menjelaskan kebijakan, bahkan mengajak masyarakat untuk saling memahami. Namun sayangnya, tidak semua forum berakhir dengan percakapan yang hangat. Di sejumlah kesempatan, dialog justru berubah menjadi ketegangan. Mengapa hal ini terjadi?
Mudah saja menyimpulkan bahwa masyarakat kini semakin sulit diajak berdialog. Namun, barangkali persoalannya bukan sesederhana itu. Masyarakat tidak datang ke ruang dialog sebagai lembaran kosong. Mereka datang membawa pengalaman, ingatan, dan akumulasi kekecewaan yang membentuk cara mereka memandang negara.
Laporan Edelman Trust Barometer 2026 menunjukkan bahwa fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Selama dua dekade terakhir, dunia mengalami pergeseran besar dalam lanskap kepercayaan. Jika sebelumnya masyarakat cenderung mempercayai institusi yang punya otoritas sebagai rujukan bersama, kini kepercayaan semakin bergeser kepada lingkaran terdekat: keluarga, teman, komunitas, atau orang-orang yang dianggap memiliki nilai yang sama. Pada saat yang sama, ruang bersama tempat masyarakat berbagi fakta dan saling mendengarkan perlahan menyempit. Masing-masing memiliki ruang dan rujukan informasinya sendiri. Edelman menyebut fase ini sebagai insularity, yaitu kecenderungan untuk enggan mempercayai siapapun yang berbeda pandangan, berbeda sumber informasi, ataupun berbeda latar belakang.
Fenomena tersebut sering dipahami semata-mata sebagai dampak media sosial, banjir informasi, atau polarisasi politik. Penjelasan itu memang tidak keliru, tetapi belum cukup. Sebab, kepercayaan tidak hilang hanya karena orang membaca informasi yang berbeda. Namun ia terkikis oleh pengalaman nyata yang berulang.
Kepercayaan publik jarang runtuh akibat satu peristiwa besar. Ia lebih sering habis sedikit demi sedikit.
Beberapa hari ini masyarakat menyaksikan seorang pejabat penegak hukum yang rumahnya digeledah dan ditemukan puluhan kilogram emas serta uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah. Proses hukumnya tentu harus dihormati dan setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah. Namun, kerusakan simbolik telah terlanjur terjadi. Figur dan posisi yang seharusnya tegak dengan integritas justru menjadi bagian dari fakta yang menyakitkan bagi publik. Apalagi di tengah masyarakat yang sedang merasakan tekanan ekonomi yang berat.
Di waktu yang lain, kita melihat jabatan-jabatan strategis dengan mudah dirangkap atau diisi oleh orang-orang yang dipersepsikan dekat dengan lingkaran kekuasaan, sementara pada saat yang sama para pencari kerja justru merasakan sulitnya berjuang memperoleh pekerjaan. Mungkin setiap keputusan memiliki dasar hukum dan penjelasan administratif. Namun, dalam benak publik, pengalaman-pengalaman tersebut perlahan membentuk satu kesan: kesempatan tidak selalu diberikan berdasarkan kapasitas, dan aturan memang tidak berlaku sama bagi semua orang.
Akumulasi pengalaman inilah yang membuat setiap ajakan berdialog menjadi jauh lebih berat daripada yang dibayangkan. Ketika pemerintah berbicara, yang didengar publik bukan hanya isi pesannya. Mereka juga mengingat berbagai pengalaman yang telah membentuk tingkat kepercayaannya.
Dialog akhirnya tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia selalu membawa sejarah.
Karena itu, tantangan pemerintah hari ini sesungguhnya bukan sekadar memperbanyak komunikasi publik. Tantangannya adalah memulihkan kredibilitas yang membuat apa yang disampaikan memang layak dipercaya.
Dalam konteks ini, dua rekomendasi Edelman menjadi menarik. Pemerintah didorong untuk menghindari retorika yang menyalahkan atau merendahkan kelompok lain, sekaligus mendorong para pejabat publik terlibat langsung dalam diskursus yang beradab. Kedua hal tersebut penting. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa dialog tidak pernah berdiri sendiri. Kesediaan masyarakat untuk mendengar sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa mereka juga didengar, dihormati, dan diperlakukan secara adil.
Itulah sebabnya, membangun kembali kepercayaan tidak cukup dilakukan melalui konferensi pers, forum diskusi, atau kampanye komunikasi. Semua itu penting, tetapi tidak akan banyak berarti apabila kenyataan yang disaksikan masyarakat setiap hari justru mengirimkan pesan yang berlawanan.
Harus diakui, memulihkan kepercayaan bukanlah pekerjaan sederhana. Kerusakan yang kita lihat saat ini telah berlangsung lama dan menjalar ke banyak sendi kehidupan, membentuk pengalaman kolektif yang tidak mudah dihapus. Tidak ada pemerintahan yang mampu memperbaiki semua itu dalam waktu singkat. Untuk perkara ini, beban para komunikator pemerintahan sesungguhnya sangat tak mudah karena harus menjelaskan banyak sekali kejadian, kebijakan, kontroversi yang sulit dinalar oleh publik.
Namun, sulit bukan berarti mustahil.
Akhir kata, kepercayaan tidak pernah pulih hanya karena negara meminta masyarakat untuk percaya. Ia tumbuh ketika masyarakat berulang kali menyaksikan bahwa aturan berlaku sama bagi semua orang, jabatan diberikan karena kapasitas, kritik dijawab dengan hormat, dan kekuasaan bersedia mengoreksi dirinya sendiri.
Keteladanan adalah bentuk komunikasi publik yang paling sulit diperdebatkan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
