Coba bayangkan dua buku cerita anak yang keduanya memuat karakter yang berkelahi. Satu buku menggambarkan konflik dengan humor ringan dan pesan damai, sedangkan satunya menampilkan pertarungan brutal yang terperinci. Apakah adil jika keduanya mendapat label yang sama?
Inilah persoalan mendasar yang menghantui Indonesia Game Rating System (IGRS). Di tengah industri game yang kini bernilai triliunan rupiah dan dimainkan puluhan juta warga Indonesia, sistem rating kita masih bermain di permukaan: ia menghitung, tetapi tidak memahami.
Ketika Sistem Hanya Menghitung, Bukan Memahami
IGRS bekerja seperti pendeteksi logam di bandara: berbunyi setiap kali menemukan elemen tertentu seperti kekerasan, bahasa kasar, konten seksual, dan perjudian, lalu langsung menentukan rating.
Masalahnya, detektor itu tidak bisa membedakan gunting kuku dengan pisau bedah. Game perang bergrafis kartun anak-anak bisa mendapat rating sama dengan simulasi tempur ultra-realistis, padahal pengalamannya berbeda total.
Ini bukan ilustrasi di atas kertas. Pada awal April 2026, persoalan tersebut terjadi di etalase Steam Indonesia. Menurut catatan tirto.id, PUBG: Battlegrounds mendapat rating 3, sementara Upin & Ipin Universe yang bertema anak-anak dicap 18+ karena satu episode horor di serialnya.
Game erotis Nukitashi melenggang dengan rating 3, sedangkan PEAK, game panjat tebing keluarga, justru diganjar 18+. Sejumlah game peraih penghargaan seperti Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, hingga Clair Obscur: Expedition 33 bahkan sempat dijatuhi status Refused Classification. Pola ini memperkuat dugaan bahwa sistem hanya mencocokkan kata kunci tanpa membaca konteks di baliknya.
W. James Potter, pakar literasi media dari UC Santa Barbara dalam Media Literacy (2014), menulis bahwa pengaruh media tidak ditentukan oleh isinya saja, melainkan oleh cara isi itu disajikan dan dimaknai audiensnya; konteks bukan bumbu, melainkan inti penilaian.
Inkonsistensi yang Mengikis Kepercayaan
Permasalahan ini berlanjut ke inkonsistensi: game yang mirip mendapat rating berbeda, dan kepercayaan publik perlahan runtuh. Orang tua, misalnya, baru sadar bahwa konten game yang diizinkannya ternyata jauh lebih berat dari bayangan mereka.
Begitu kekacauan rating di platform Steam ini viral, Komdigi langsung angkat bicara. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, mengakui dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/4/2026), bahwa insiden tersebut sangat janggal dan tergolong ekstrem.
Seperti dilansir Kompas.com, Steam menarik label-label itu pada 6 April 2026 dan menggantinya dengan rating RP (Rating Pending), sementara Komdigi membuka investigasi.
Sepuluh hari berselang, pada Jumat (17/4/2026), Komdigi bahkan menghentikan sementara seluruh proses rating IGRS, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa kepercayaan publik sudah retak.
Terry Flew, profesor komunikasi dari Queensland University of Technology dalam Regulating Platforms (2021), menegaskan bahwa konsistensi adalah fondasi kepercayaan publik terhadap sistem klasifikasi digital. Tanpa itu, rating cuma jadi angka yang diabaikan.
Game Bukan Film: Kompleksitasnya Berbeda
Menilai game tidak sama dengan menilai film, sebab pemain bukan sekadar penonton, melainkan aktor aktif yang membuat keputusan dan merasakan konsekuensinya. Game kepahlawanan bisa memiliki kekerasan intens, tetapi dibalut nilai moral yang kuat. Adapun game lain tampak aman, tetapi mengandung mekanisme loot box yang secara psikologis mirip dengan judi.
Dalam kisruh rating Steam yang sama, Balatro, game kartu bermekanisme mirip poker, lolos dengan rating 3 tanpa keterangan apa pun. Sementara itu, Umamusume: Pretty Derby dilabeli 18+ karena dianggap mengandung simulasi judi.
Menurut catatan tirto.id, jika sistem rating saja kesulitan menyepakati mana yang benar-benar judi, bagaimana ia bisa dipercaya untuk menilai sesuatu yang lebih halus seperti loot box?
Kenneth dan Jane Laudon, dalam Management Information Systems (2022), mengingatkan bahwa sistem informasi yang baik harus memahami konteks di balik data, bukan sekadar mengumpulkannya. Hal itu berlaku penuh juga untuk IGRS.
Apa yang Harus Berubah?
Pertama, IGRS perlu mengadopsi pendekatan berbasis konteks, bukan sekadar checklist. Rating harus menjawab bagaimana dan untuk siapa konten disajikan.
Kedua, transparansi metodologi harus jadi standar, mengikuti ESRB atau PEGI yang menyertakan deskriptor konten spesifik, bukan sekadar angka usia.
Ketiga, libatkan lebih banyak pemangku kepentingan gamer, psikolog anak, pengembang lokal, dan akademisi agar rating tidak sekadar menjadi produk birokrasi.
Keempat, lakukan audit berkala sebab game terus berubah. Kelima, perkuat tata kelola data dan keamanan sistem itu sendiri; kerentanan basis data IGRS pada April 2026 membuat materi rahasia dari pengembang, termasuk lebih dari satu jam rekaman gameplay007: First Light dan Echoes of Aincrad, bisa diakses publik sebelum game-game itu resmi dirilis, seperti dilaporkan IGN.
Insiden ini menegaskan bahwa sistem rating yang kredibel juga membutuhkan infrastruktur yang aman, bukan cuma kategori penilaian yang akurat.
Rating yang Bermakna, Bukan Sekadar Ada
Indonesia memiliki jutaan gamer aktif dan industri game lokal yang sedang bertumbuh pesat. Mereka semua layak mendapat sistem rating yang tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar bekerja.
IGRS dibuat dengan niat yang baik: melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai usia. Niat itu tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dikritisi adalah metodologinya, karena niat baik tanpa sistem yang tepat hanya akan menghasilkan perlindungan semu.
Sistem rating yang baik bukan yang paling ketat, bukan pula yang paling longgar. Ia adalah sistem yang paling jujur: jujur terhadap kompleksitas konten yang dinilainya, jujur kepada publik yang mengandalkannya, dan jujur kepada industri yang terdampak olehnya.
Sudah saatnya IGRS naik level: dari sistem yang menghitung, menjadi sistem yang benar-benar memahami.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
