Dalam sejarahnya, Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Bahkan, Mesir memiliki peran kunci dalam upaya pengakuan kedaulatan Indonesia dengan merangkul negara-negara di Liga Arab. Ajakan ini terbukti berhasil menggerakkan dunia Arab, di mana Indonesia akhirnya mendapat dukungan dari Suriah, Arab Saudi, Qatar, hingga Irak.
Dukungan yang diberikan Mesir pada tahun 1946 bukan sekadar urusan formalitas administratif semata. Langkah ini menjadi sebuah keputusan politik luar negeri yang sangat berani pada masa itu.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Mohammad Ayub Mirdad, B.A., M.Hub.Int., menjelaskan bahwa pilihan Mesir untuk mengakui kedaulatan Indonesia dibangun bukan hanya untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga di atas solidaritas antikolonialisme.
“Ketika banyak negara masih gamang, Mesir memilih berdiri di sisi Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaan. Fondasi hubungan ini tidak dibangun di atas kepentingan ekonomi semata, melainkan di atas solidaritas antikolonialisme yang sangat dalam,” ujarnya melalui laman resmi UNAIR di unair.ac.id.
Hubungan Diplomatik Indonesia dan Mesir
Setelah pengakuan kemerdekaan, dua negara kemudian menandatangani Treaty of Friendship and Cordiality pada Juni 1947. Hubungan tersebut semakin diperkuat dengan peningkatan status misi diplomatik menjadi kedutaan besar penuh pada tahun 1950. Kini, kedua negara memiliki perwakilan diplomatik resmi di Jakarta dan Kairo.
Dalam perspektif studi Hubungan Internasional (HI), Ayub mengaitkan fenomena ini dengan konsep path dependency, di mana jalur sejarah masa lalu membentuk arah masa depan. Narasi sejarah ini berfungsi sebagai anchor atau jangkar moral yang sangat kuat bagi kedua negara.
Ayub mencatatkan bahwa meskipun terjadi pergesekan kepentingan di kemudian hari, kedua negara selalu memiliki titik balik sejarah untuk kembali berdamai. Hubungan yang telah teruji waktu ini bahkan secara resmi telah “naik kelas” menjadi Strategic Partnership pada tahun 2025 yang lalu.
Menjaga Stabilitas Melalui Multiple Layers of Engagement
Secara teoritis, hubungan bilateral antarnegara sering kali dianggap rentan terhadap perubahan rezim atau dinamika politik domestik masing-masing negara. Namun, hubungan Indonesia dan Mesir terbukti tetap kokoh melintasi berbagai era kepemimpinan yang berbeda-beda. Ayub menilai hal ini dapat terjadi karena adanya multiple layers of engagement atau hubungan yang berlapis.
“Ketika jalur formal pemerintah (track one) mengalami dinamika, hubungan antarmasyarakat (people-to-people) tetap berjalan kokoh melalui jalur pendidikan, jaringan ulama diaspora, hingga kerja sama keagamaan. Jalur-jalur non-pemerintah inilah yang menjadi buffer (penyangga) utama.”
Meskipun memiliki fondasi yang kuat, Ayub juga memberikan catatan mengenai tantangan nyata yang harus dihadapi. Tantangan tersebut meliputi fokus diplomasi Indonesia yang terkadang masih tersedot ke negara-negara besar.
Selain itu, ada pula masalah kelembagaan ekonomi yang masih bersifat sporadis, hingga kompleksitas isu Palestina pasca-eskalasi 2023. Ditambah lagi dengan posisi geografis Mesir yang berbatasan langsung dengan wilayah Gaza. Menurutnya, pengelolaan perbedaan taktik dalam isu-isu sensitif ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Sebagai jalan keluar, Ayub menyarankan penguatan track two diplomacy yang melibatkan para akademisi serta pelaku bisnis secara lebih intensif. Ia menekankan bahwa Mesir harus dilihat dalam kerangka strategis yang lebih luas.
“Mesir perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Bukan sekadar mitra bilateral, melainkan sebagai hubungan strategis untuk memperluas proyeksi kepentingan dan pengaruh Indonesia,” pungkas dosen asal Afghanistan tersebut.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
