Henk Ngantung dan Sketsa Zaman Revolusi Nasional

Henk Ngantung dan Sketsa Zaman Revolusi Nasional

Henk Ngantung adalah tokoh sejarah nasional yang memiliki peranan penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berlatar belakang seniman, pemilik nama lengkap Hendrik Hermanus Joel Ngantung terlibat dalam Perjanjian Renville pada masa revolusi nasional.

Perjanjian Renville sendiri adalah kesepakatan politik antara Indonesia dan Belanda yang digelar di atas kapal USS Renville yang sedang menepi di Teluk Jakarta pada Desember 1947. Dalam momen itulah Henk yang sejatinya seorang seniman dilibatkan untuk menggambar sketsa tiap tokoh dan jalannya rapat.

“Selain diabadikan lewat kamera, peristiwa itu diabadikan melalui sketsa. Jadi Pak Henk Ngantung tugasnya bikin sketsa saat peristiwa-peristiwa itu terjadi,” kata Paskasius Fajar Sunandar, edukator Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok) saat ditemui Good News From Indonesia dalam pamerah “Henk Gantung: Seni dan Diplomasi”, Senin (28/4/2026).

Munasprok dalam agenda pamerannya memajang sejumlah koleksi mengenai Henk yang utamanya hasil sketsa ketika ia dilibatkan dalam Perjanjian Renville. Koleksi itu sendiri didapatkan dari sejumlah pihak di antaranya keluarga Henk dan koleksi pribadi Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Melalui pameran yang telah digelar sejak Agustus tahun lalu ini, Munasprok selaku penyelenggara berharap khalayak terutama generasi muda lebih mengenal Henk Ngantung. Meskipun keterlibatannya di gelanggang politik tidak terlalu terlihat, tetapi tidak bisa dipungkiri melalui kreativitasnya lah ia sukses merekam zaman ketika Indonesia berusaha keras memperjuangkan kemerdekaan.

“Makanya dengan Henk Ngantung ini, salah satunya tokoh yang saat itu tidak terlalu banyak diperhitungkan, kami ingin masyarakat tahu kalau ada tokoh yang pada masa proklamasi dan pascaproklamasi ikut terlibat dalam perjuangan menghadapi sekutu yang cukup banyak mengotak-atik masyarakat Indonesia,” ucap Fajar.

Henk pada masa awal kemerdekaan Indonesia semakin dikenal namanya di gelanggang politik. Pada 1960, ia dikukuhkan menjadi wakil gubernur Jakarta dan setelahnya diangkat menjadi gubernur menggantikan dr. Sumarno.

Sayangnya, nama Henk tercoreng karena keterlibatannya dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berhaluan kiri. Dari hal itu kiprah dan jasa Henk menjadi terpinggirkan dari lintasan kisah sejarah nasional.

“Karena beliau dalam tanda kutip dicap sebagai tokoh yang tergabung dalam Lekra, berseberangan dengan pemerintahan saat itu, nah itu yang coba kita perbaiki. Karena mungkin image yang beliau dapat ketika menjadi gubernur rentang tahunnya sangat singkat. Tapi kebaikan dan peran-peran kontribusi dia yang banyak sebelum itu banyak yang hilang dan kita coba angkat,” ungkap Fajar lagi.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News