Belakangan ini muncul wacana pemerintah melalui Kemendikti untuk mengevaluasi bahkan menutup program studi yang dianggap tidak relevan.
Wacana ini kembali mengidupkan satu pertanyaan klasik: apa yang sebenarnya kita maksud dengan “berguna”?
Pertanyaan serupa juga sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari: “Jika memilih jurusan ini, memang apa prospek kerjanya?” Pilihan pendidikan kemudian direduksi menjadi persoalan sederhana antara menghasilkan uang atau tidak.
Pada titik ini, pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai proses berpikir dan bertumbuh, melainkan sebagai urusan nilai ekonomi.
Perdebatan semacam ini bukanlah hal baru. Ia terus berulang dalam berbagai bentuk, termasuk cara negara dan pemerintah menentukan bidang mana yang paling layak dipertahankan.
Namun, yang sering dibicarakan bukanlah kualitas berpikir, melainkan mana yang lebih dekat dengan kebutuhan industri.
Pandangan bahwa ilmu harus memiliki nilai ekonomi berakar dari sistem pendidikan modern yang sedari awal dipengaruhi logika industri. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia menjadi mesin pencetak tenaga kerja, sementara ilmu pengetahuan dinilai dari seberapa nyata dampaknya agar bisa dikonversi menjadi produktivitas.
Paradigma ini berorientasi bahwa angka, teknologi, dan produktivitas cenderung lebih diunggulkan.
Tidak mengherankan jika bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sering dianggap lebih relevan. Negara dan pasar menyukai efisiensi, inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, ilmu sosial sering berada posisi serba salah. Ketika mengkritik ketimpangan, kekuasaan, atau dampak kebijakan, seringkali dianggap tidak solutif bahkan menghambat kemajuan pembangunan.
Padahal, persoalannya bukan mana yang lebih penting, melainkan cara kita menilai keduanya. Ilmu sosial kerap diminta untuk memberikan hasil jangka pendek, sementara dimensi sosial, etika, dan konsekuensi jangka panjang dari perkembangan teknologi justru kerap diabaikan.
Kritik terhadap cara pandang ini sebenarnya sudah lama disuarakan. Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed mengatakan bahwa pendidikan seharusnya bukan sebagai alat untuk mencetak tenaga kerja, melainkan sebagai proses pembebasan yang memungkinkan manusia untuk memahami dan mengubah realitasnya. Dengan demikian, nilai pendidikan tidak bisa direduksi hanya pada kegunaan ekonomi.
Salah satu akar masalah perdebatan ini adalah kesalahpahaman terhadap ilmu sosial itu sendiri. Ia kerap dipersepsikan hanya mengandalkan opini, penuh retorika, terlalu normatif, dan tidak ilmiah. Karena objeknya adalah manusia dan masyarakat yang penuh dinamika, hasilnya tidak selalu bisa direduksi menjadi angka pasti.
Padahal, ilmu sosial bekerja melalui metode yang ketat: riset, analisis, verifikasi, dan interpretasi. Ilmu sosial bukan tidak ilmiah, ia hanya bekerja dengan jenis realitas yang berbeda.
Dalam ilmu eksakta, kebenaran dibangun melalui pengukuran dan kepastian. Sebalikanya, ilmu sosial memahami kebenaran melalui konteks, relasi, dan dinamika yang terus berubah.
Akibat salah paham ini, ilmu sosial baru dicari ketika masalah muncul di lapangan. Ilmu sosial dipanggil untuk “memperbaiki dampak”, bukan sejak awal ketika perumusan kebijakan.
Dalam banyak kasus, proses kebijakan publik maupun inovasi teknologi yang kurang berhasil tidak semata-mata bersumber dari aspek teknis, melainkan juga karena kurangnya perhatian terhadap dimensi sosial, budaya dan masyarakat.
Contohnya, bisa kita lihat langsung pada program digitalisasi bantuan pertanian melalui Kartu Tani. Kebijakan ini dirancang dengan asumsi masyarakat telah siap secara teknologi.
Namun, dalam praktiknya, implementasi tidak selalu berjalan optimal karena realitas sosial di lapangan jauh lebih kompleks, seperti keterbatasan akses, literasi digital dan distribusi yang tidak merata.
Kasus semacam ini menunjukkan bahwa teknologi yang tampak efisien diatas kertas dapat menjadi problematik dan berpotensi menciptakan bentuk eksklusi baru ketika berhadapan dengan masyarakat.
Di titik ini, ilmu sosial tidak hanya berperan sebagai kritik. Namun, juga sebagai alat untuk memahami mengapa suatu kebijakan atau teknologi bisa gagal dalam praktiknya. Ilmu sosial menjembatani antara desain teknis dan realitas kehidupan.
Karena itu, perdebatan antara STEM dan ilmu sosial seharusnya tidak lagi berkutat pada mana yang lebih berguna, melainkan soal cara kita mendefinisikan kemajuan itu sendiri.
Jika kemajuan diukur dari pertumbuhan ekonomi, kecepatan inovasi, dan efisiensi teknis, maka STEM akan terlihat unggul.
Namun, jika kemajuan diukur dari keadilan, keberlanjutan sosial, dan penerimaan masyarakat, maka dimensi yang dikaji oleh ilmu sosial menjadi tidak kalah penting.
Memposisikan keduanya sebagai dua kutub magnet yang saling berlawanan adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya. Praktik keduanya justru bekerja dalam koridor saling ketergantungan.
Teknologi tidak pernah hadir di ruang kosong, ia diterapkan di tengah masyarakat dengan struktur sosial, nilai budaya dan pertimbangan moral yang menyertainya.
Tanpa pemahaman sosial, inovasi teknologi dapat berisiko gagal atau bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Begitu juga sebaliknya, ilmu sosial juga membutuhkan dukungan teknologi, data, dan infrastruktur untuk berkembang.
Ketika keduanya dipisahkan secara kaku, yang lahir bukan kemajuan, melainkan kebijakan setengah matang dan inovasi yang kehilangan konteks sosialnya.
Persoalannya bukan terletak pada keunggulan masing-masing disiplin, melainkan pada cara keduanya terus diposisikan sebagai dua kutub yang terpisah. Padahal, keduanya bekerja dalam relasi yang tidak bisa dipisahkan. Mempertentangkan keduanya hanya melahirkan kebijakan setengah matang dan pemahaman sempit tentang apa yang disebut sebagai kemajuan itu sendiri.
Selama kontribusi ilmu pengetahuan hanya diukur melalui produktivitas ekonomi dan hasil jangka pendek, perdebatan antara keduanya akan terus berulang. Ilmu yang menghasilkan angka dan teknologi akan selalu lebih mudah diakui karena dampaknya terlihat secara langsung, sementara ilmu yang bekerja pada pemahaman, kritik, dan makna sosial sering kali dinilai kurang relevan.
Paradigma ini secara perlahan menggeser pendidikan dari fungsi dasarnya sebagai ruang pembentukan cara berpikir, melainkan direduksi menjadi sekadar instrumen untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Sepanjang kita terus bertanya “berguna atau tidak” sebelum bertanya “dipahami atau tidak”, perdebatan ini tidak akan pernah selesai. STEM dan ilmu sosial bukan sedang berebut tempat, melainkan sama-sama dikerdilkan oleh cara berpikir yang menyempitkan makna ilmu pengetahuan itu sendiri.
Barangkali yang perlu dipertanyakan bukan jurusan apa yang paling menjanjikan masa depan, melainkan jenis masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun, serta pengetahuan apa yang kita anggap layak untuk memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
