Apakah pendidikan di Indonesia sudah benar-benar siap mewujudkan SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas? Di tengah perkembangan tersebut, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan agar pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
Konsep Pendidikan Berkualitas
Pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal, hal ini terbukti masih ada beberapa yang belum memenuhi isi dari Satuan Pendidikan yang terdiri dari peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, pengelolaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, evaluasi dan penilaian, serta lingkungan Pendidikan.
Pendidikan memiliki kunci utama dalam perkembangan masa depan bangsa sesuai dengan poin ke 4 SDGs yaitu Pendidikan Berkualitas. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pada nyatanya masih memiliki tantangan tersendiri, salah satunya yaitu kekurangan tenaga pendidik.
Dikutip dari Berita Radio Republik Indonesia, hal ini dijelaskan oleh Yanuarius B. Krisno, S.Pd. selaku Kabid Kurikulum Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke bahwa mereka masih mengalami kekurangan guru karena banyak yang akan pensiun.
Pendidikan Berkualitas berdasarkan Sustainable Development Goals nomor 4 yang menjelaskan bahwa Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
Tentunya pendidikan berkualitas ini dapat terwujud juga dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk merealisasikan. Karena pada faktanya masih terdapat Ketimpangan akses pendidikan di desa dan perkotaan, kualitas guru yang belum merata, dan fasilitas sekolah yang belum memadai.
Tantangan Utama Pendidikan di Indonesia
Sarana dan Prasarana
60% Ruang Kelas SD di Indonesia mengalami Kerusakan. Menurut Muhammad Hilman Mufidi selaku Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Banga (PKB) menjelaskan bahwa 60% kondisi sarana dan prasarana di sekolah rusak dengan rincian 27,22 % rusak ringan, 22,27% rusak sedang, dan 10,81% rusak berat.
Kerusakan ini mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga sarana digital yang perlu diperbaiki. Menurut Hilman masalah ini tidak hanya soal keuangan tetapi sara prasarana Pendidikan yang belum memadai.
Kekurangan Tenaga Pendidik
Guru merupakan sosok utama dalam menjembatani siswa-siswi dalam mencapai mimpinya. Tanpa adanya sosok guru, negara ini masih jauh dikata sejahtera. Bahkan setiap tahunnya terdapat guru yang pensiun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat terdapat 70.000 hingga 80.000 guru yang pensiun setiap tahun (Kupastuntas.co, 17/4/2026). Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan tenaga pendidik di Indonesia yang belum terisi.
Solusi Pemerintah Atasi Krisis Guru dan Infrastruktur
Pengelolaan Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk pelaksanaan program revitalisasi infrastruktur pendidikan pada tahun 2026 (dikutip dari Kemendikdasmen.go.id, 22/2/2026). Hal ini juga ditegaskan beliau bahwa Infrastruktur pendidikan yang memadai merupakan landasan penting bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses terhadap pendidikan.
Redistribusi Guru dan Pendidikan Inklusif
Menteri Mu'ti menegaskan bahwa redistribusi guru dan pendidikan inklusif adalah dua kebijakan yang saling berkaitan demi mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua sesuai amanat konstitusi dan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa penempatan guru harus didasarkan pada kebutuhan dan kinerja, bukan faktor kedekatan semata. Senada dengan itu, Dirjen Nunuk menjelaskan bahwa redistribusi guru memastikan pemerataan tenaga pendidik, sementara pendidikan inklusif menjamin setiap anak mendapat kesempatan belajar yang setara (dikutip Kemendikdasmen.go.id, 14/11/2025).
Menurut Kawan GNFI, langkah mana yang paling mendesak untuk segera dilakukan pemerintah? Redistribusi guru atau perbaikan infrastruktur sekolah?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
