PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memperkuat jajaran dewan komisarisnya dengan mengangkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diselenggarakan sebelumnya. Pengangkatan tersebut dinyatakan efektif per 17 April 2026 setelah memperoleh lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen BNI mengonfirmasi bahwa persetujuan resmi regulator tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026.
Febrio masuk ke jajaran BNI di tengah posisi strategisnya sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal di Kementerian Keuangan. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dimensi pengawasan baru, mengingat latar belakangnya yang kuat dalam analisis makroekonomi dan kebijakan fiskal nasional.
Rekam Jejak Akademik dan Karir Profesional
Lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978, Febrio Nathan Kacaribu memiliki rekam jejak panjang di dunia akademik sebelum masuk ke birokrasi pemerintahan.
Alumni SMA Taruna Nusantara ini meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2002. Pendidikan lanjutannya ditempuh di Australian National University untuk gelar Master dan University of Kansas, Amerika Serikat, untuk gelar Ph.D di bidang ilmu ekonomi.
Sebelum menjabat di posisi saat ini, Febrio merupakan peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).
Karir birokrasinya menanjak signifikan saat ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada periode 2020–2025. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai Komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero) pada periode yang sama.
Dalam struktur kepengurusan BNI, ia tercatat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi, sesama dewan komisaris, maupun pemegang saham pengendali.
Masuknya tenaga ahli dari kementerian teknis ke dalam jajaran komisaris perbankan pelat merah merupakan langkah untuk menyelaraskan kebijakan strategis korporasi dengan arah fiskal pemerintah.
Sebagai pejabat yang menangani strategi ekonomi dan fiskal, Febrio diharapkan mampu membawa perspektif kebijakan makro yang relevan dalam menavigasi tantangan industri perbankan di tahun 2026.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
