Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selesai memperbaiki 89 sekolah yang rusak di Provinsi Papua Barat sepanjang tahun lalu. Pemerintah pusat menghabiskan uang sebesar Rp114 miliar agar anak-anak di daerah bisa belajar di tempat yang aman dan bagus.
Khusus di Kabupaten Manokwari, ada 31 sekolah yang sudah selesai diperbaiki dengan biaya sekitar Rp39,9 miliar. Sementara sisanya dibagi rata untuk sekolah-sekolah lain di enam kabupaten se-Papua Barat.
Tahun ini ada 211 sekolah lagi di Papua Barat yang mendaftar dan meminta bantuan perbaikan gedung. Pemerintah sedang memeriksa surat-surat permohonan tersebut agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran.
"Mudah-mudahan semua usulan dari Papua Barat terjawab. Kita ketahui bersama, bapak presiden sudah menaikkan target revitalisasi tahun 2026 sebanyak 71.744 sekolah," ujar Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti, di Manokwari, Kamis (28/5/2026).
Program bantuan ini diberikan untuk semua tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, TK, SMP, sampai SMA. Pemerintah juga tidak hanya memperbaiki sekolah negeri, tapi juga menyiapkan jatah 23 persen anggaran untuk memperbaiki sekolah swasta.
Selain membenahi gedung yang rusak, kementerian mengatur cara penerimaan murid baru lewat jalur lingkungan rumah, jalur prestasi, jalur warga miskin, dan jalur pindahan orang tua. Tujuannya agar jumlah murid di setiap sekolah bisa merata dan tidak menumpuk di satu tempat saja.
Sekolah negeri dilarang menambah ruangan kelas baru secara sembarangan jika jumlah muridnya sudah penuh sesuai aturan awal. Sekolah yang melanggar akan dihukum tegas berupa pemblokiran data murid di sistem komputer pusat (Dapodik).
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengaku sangat terbantu dengan kiriman uang perbaikan dari pemerintah pusat ini. Keuangan daerah sedang dipotong sebesar Rp200 milar sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak di wilayah pelosok.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
