Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka kesempatan luas bagi pelaku usaha swasta untuk membangun pabrik pengolahan bioetanol. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan mandatori BBM E20 yang mulai berlaku penuh pada dua tahun mendatang.
Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi mengatakan hal ini mengadopsi keberhasilan skema kemitraan pada program biodiesel untuk diterapkan di sektor energi baru ini. Langkah penyerapan investasi swasta mempercepat pemenuhan target fasilitas pengolahan nasional secara signifikan.
Saat ini sedang ditargetkan sedikitnya tiga puluh hingga lima puluh unit pabrik pengolahan energi terbarukan baru di berbagai wilayah. Pengembangan kapasitas produksi energi alternatif tersebut memangkas ketergantungan pasokan impor BBM secara bertahap.
Tantangan utama industri energi hijau ini terdiri pada penyiapan ketercukupan pasokan bahan baku secara konsisten. Pembangunan fisik fasilitas pengolahan bahan bakar membutuhkan waktu sekitar satu setengah tahun hingga siap beroperasi penuh.
Otoritas terkait sedang mematangkan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyesuaian aturan tersebut memperluas cakupan kapasitas fasilitas pencampuran bahan bakar ramah lingkungan di seluruh Indonesia.
"Pemerintah memberikan ruang investasi seluasnya bagi badan usaha swasta untuk membangun pabrik bioetanol," kata Eniya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
