Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan aturan registrasi kartu SIM seluler menggunakan verifikasi data biometrik berupa pemindaian wajah (face recognition) mulai 1 Juli 2026.
Regulasi baru ini diterapkan sebagai langkah untuk memperkuat pelindungan data pribadi serta menekan ruang gerak berbagai tindak kejahatan siber.
Kebijakan ketat ini menyasar seluruh pengguna layanan telekomunikasi yang akan melakukan aktivasi nomor prabayar maupun pascabayar baru di Indonesia.
Melalui sistem verifikasi biometrik, proses pencocokan identitas tidak lagi sekadar mengandalkan input manual nomor NIK dan Kartu Keluarga, melainkan langsung terintegrasi dengan database kependudukan pusat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pembaruan sistem pertahanan siber ini menjadi urgensi nasional untuk memberantas praktik penipuan daring, judi online, dan kloning identitas.
Seluruh operator seluler di tanah air diwajibkan telah merampungkan kesiapan infrastruktur pemindaian digital pada gerai fisik maupun aplikasi resmi sebelum tenggat waktu pemberlakuan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
