Dinamika konflik geopolitik di berbagai belahan dunia belakangan ini semakin kompleks dan sering kali melewati batas-batas urusan politik antarnegara. Di masa sekarang, konflik sudah bukan lagi sekadar memperebutkan wilayah atau kekuasaan, tapi mulai menyentuh ranah sensitif seperti identitas keyakinan.
Banyak negara menggunakan diplomasi pendekatan diplomasi konvensional. Sayangnya, pendekatan ini acap kali menemui jalan buntu. Pendekatan yang berfokus pada kesepakatan politik resmi umumnya belum bisa meredam ketegangan yang mengakar pada nilai-nilai keagamaan.
Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, menegaskan bahwa diplomasi sekuler semacam itu perlu dilengkapi dengan dialog berbasis agama agar mampu menjawab tantangan perdamaian dunia modern. Menurutnya, arus aktivitas diplomatik masa kini tidak bisa lagi melepaskan diri dari pengaruh konteks sosial, budaya, dan keyakinan masyarakat tempat konflik terjadi.
“Aktivitas diplomatik hari ini dipengaruhi konteks budaya dan agama, selain faktor politik domestik dan internasional. Karena itu, pendekatan berbasis keyakinan menjadi hal yang esensial dalam diplomasi internasional saat ini,” ujar Michael dilansir dari umy.ac.id.
Menjembatani Celah Diplomasi Sekuler Lewat Tokoh Agama
Dalam penjelasannya, Michael menyebut jika diplomasi berbasis agama hadir untuk menempatkan pemuka dan lembaga keagamaan sebagai aktor pelengkap negara yang strategis. Kehadiran para tokoh agama ini sangat krusial, utamanya dalam memfasilitasi dialog damai serta proses negosiasi di antara pihak-pihak yang sedang bertikai.
Latar belakang pandangan tersebut lahir dari rekam jejak panjang Michael saat bertugas sebagai jurnalis senior yang meliput berbagai kawasan konflik di Timur Tengah, termasuk invasi Irak pada tahun 2003 silam. Pengalaman lapangan itu membuatnya menyadari bahwa pemahaman mendalam terkait literasi agama memiliki porsi urgensi yang sama besarnya dengan penguasaan isu keamanan dan politik bagi para diplomat.
“Diplomasi sekuler antarnegara kerap gagal menyelesaikan konflik yang berakar pada keyakinan. Di satu sisi, diplomasi berbasis agama melibatkan pemuka dan lembaga agama untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi di antara pihak yang berkonflik,” ungkapnya.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Diplomasi Dunia
Michael membagikan refleksinya saat berdiskusi langsung mengenai peta keberagaman Indonesia bersama Pemimpin Gereja Katolik Dunia, mendiang Paus Fransiskus. Ia mengungkapkan bahwa Bapa Suci terus konsisten merujuk pada nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai kesempatan audiensi bersama tamu negara pascakunjungannya ke Tanah Air.
Kawan GNFI, saat kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024 silam, Sri Paus menyebut Indonesia sebagai bangsa besar yang harmonis dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Di matanya, Indonesia merupakan negeri yang damai, tempat di mana orang dengan berbagai kepercayaan dan budaya bisa bertemu dan berdialog dengan damai.
Kemampuan bangsa Indonesia dalam merawat persatuan di tengah tingginya heterogenitas menjadi bukti nyata keberhasilan pengelolaan keberagaman. Potensi nilai kebangsaan ini dinilai dapat menjadi modal diplomatik yang sangat berharga di panggung keagamaan dunia.
“Saya sampaikan kepada Bapa Suci bahwa Indonesia punya lebih dari 17 ribu pulau dengan banyak agama dan ragam etnis. Namun tetap bisa bersatu,” imbuh Michael.
Tak luput, Michael menegaskan bahwa pendekatan diplomasi berbasis agama sama sekali tidak ditujukan untuk mempromosikan atau mengunggulkan satu agama tertentu. Sebaliknya, langkah inklusif ini dilakukan demi membangun tatanan dunia yang lebih toleran melalui fondasi rasa saling percaya antarumat beragama di level global.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
