Isu Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kredibilitas dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Namun, di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap praktik ESG, muncul tantangan baru berupa greenwashing, yakni praktik mengklaim diri ramah lingkungan atau berkelanjutan tanpa didukung implementasi nyata.
Fenomena tersebut menjadi tema utama dalam GOODTALK OFF-AIR bertajuk “Di Balik ESG: Komitmen Nyata atau Greenwashing?” yang diselenggarakan Good News From Indonesia (GNFI) bersama Perhumas di Philip Kotler Theater, MarkPlus Main Campus, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Diskusi menghadirkan tiga perspektif berbeda, yakni dari praktisi komunikasi ESG, pelaku industri, serta pemerintah. Ketiganya sepakat bahwa keberhasilan ESG bukan ditentukan oleh banyaknya kampanye, melainkan konsistensi implementasi, transparansi, dan kepercayaan publik.
Reputasi Perusahaan Dibangun Lewat Transparansi, Bukan Klaim
Wakil Ketua Perhumas sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Indonesian ESG Professional Association (IPEA), Dian Agustin Nuriman, menegaskan bahwa ESG tidak boleh dipandang sekadar alat membangun citra perusahaan.
Menurutnya, perusahaan memang membutuhkan ESG untuk menjaga reputasi, tetapi komunikasi yang dilakukan harus didukung bukti nyata agar tidak dianggap sebagai greenwashing.
“Keberhasilan ESG bukan diukur oleh seberapa banyak perusahaan berbicara tentang keberlanjutan, tetapi seberapa besar publik percaya bahwa sustainability itu benar-benar dijalankan,” ujar Dian.
Ia menceritakan pengalamannya saat terlibat dalam pembangunan Pulau Umang Resort di Ujung Kulon pada 2003. Sejak awal proyek, pengembangan bisnis dilakukan bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pertanian, perikanan, hingga program adopsi pohon yang melibatkan tamu hotel.
Dian menjelaskan bahwa perjalanan praktik keberlanjutan berkembang dari Corporate Social Responsibility (CSR), kemudian Creating Shared Value (CSV), hingga kini menjadi ESG yang lebih komprehensif.
Untuk membangun kepercayaan publik, ia memperkenalkan Trust Framework yang terdiri atas lima prinsip, yakni Transparency, Responsibility, Understand Stakeholders, Show Evidence, dan Two-Way Engagement.
“Jangan hanya membuat program, tetapi tampilkan progresnya. Misalnya melalui microsite sehingga publik bisa melihat perkembangan program, jumlah pohon yang ditanam, hingga siapa saja yang berpartisipasi,” katanya.
ESG Harus Menjadi Bagian dari Strategi Bisnis
Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, mengatakan perusahaan tidak menutup mata terhadap kritik publik, tetapi justru menjadikannya sebagai dorongan untuk meningkatkan transparansi.
Menurutnya, praktik ESG tidak boleh diposisikan sebagai program CSR yang berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan.
Ia menjelaskan, bahwa di Danone Indonesia, target-target keberlanjutan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan strategi perusahaan sesuai dengan roadmap bisnis Danone Impact Journey, mulai dari pengurangan penggunaan plastik, konservasi air, emisi, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Danone juga secara sukarela menerbitkan Sustainability Report berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) yang diawali dengan proses materiality assessment bersama para pemangku kepentingan.
“Kita mengkomunikasikan apa yang kita lakukan dengan jujur. Kita tidak boleh menambah-nambahi atau overclaim.” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap program harus memiliki impact measurement sehingga perusahaan memiliki dasar yang kuat ketika menyampaikan hasil kepada publik maupun investor.
Integritas ESG Dimulai dari Perencanaan hingga Pelaporan
Manager Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Setyo Budiantoro, menilai tantangan terbesar ESG di Indonesia bukan lagi kekurangan regulasi, melainkan menjaga integritas pelaksanaannya.
Ia menyoroti masih banyak laporan keberlanjutan yang hanya menampilkan sisi positif perusahaan atau cherry picking, bahkan mengubah target agar terlihat berhasil atau dikenal sebagai green rinsing.
“Yang direncanakan itulah yang harus dilaporkan. Targetnya tercapai atau tidak tercapai tetap harus disampaikan. Bukan beautifying laporan,” kata Setyo.
Menurutnya, pemerintah sedang mendorong penyelarasan indikator ESG dengan Sustainable Development Goals (SDGs) agar seluruh pemangku kepentingan memiliki bahasa yang sama dalam mengukur keberhasilan.
Ia juga mengungkapkan bahwa regulasi pelaporan keberlanjutan akan semakin diperkuat, termasuk penerapan sustainability accounting bagi ribuan perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan.
Setyo menegaskan, perusahaan perlu memiliki perencanaan, target, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan yang saling terhubung sehingga integritas ESG benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui diskusi tersebut, ketiga narasumber menyampaikan pesan yang sama, yakni ESG bukan sekadar slogan pemasaran. Komitmen keberlanjutan harus diwujudkan melalui aksi nyata, data yang dapat diverifikasi, komunikasi yang jujur, serta keterlibatan para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, reputasi perusahaan tidak dibangun dari klaim semata, tetapi dari kepercayaan publik yang lahir karena konsistensi menjalankan praktik keberlanjutan.
Kegiatan GOODTALK OFF-AIR ini turut didukung oleh MCorp, Kino Indonesia, dan Agita’s Cake. Terima kasih kepada seluruh sponsor atas dukungan dan kolaborasinya dalam mendorong diskusi mengenai praktik ESG yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
