Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD adalah akademikus bidang hukum yang dikenal namanya di dunia pendidikan Indonesia. Sosok kelahiran Sampang, Madura ini memulai kiprahnya sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia tempat ia menggapai gelar sarjana hukum.
Kepakarannya di ilmu kehukuman memuluskan karier Mahfud. Pada 2008, ia pun mendapat kesempatan menduduki jabatan ketua merangkap hakim Mahkamah Konstitusi selama lima tahun.
Saat Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya, Mahfud kembali mendapat posisi yang lebih strategis. Ia dipilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia serta Menteri Dalam Negeri ad interim ketika menteri definitif, Tito Karnavian bertugas di Singapura pada 2020.
Meraih popularitas sebagai menteri membuat Mahfud mencoba peruntungan dalam pemilihan presiden Indonesia pada 2024 lalu. Ia dipasangkan dengan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo selaku capres yang dimajukan PDI Perjuangan.
Setelah kalah dalam pemilihan presiden, Mahfud kini fokus di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dunia hukum Indonesia masih menjadi perhatiannya di tengah kesibukan sebagai anggota komisi mengingat kondisi dan situasi politik serta hukum negara yang selalu bergejolak sampai saat ini.
Tidak Mungkin Kekuasaan yang Abadi
Membicarakan kondisi politik dan hukum Indonesia saat ini masyarakat sedang dilanda kegundahan karena pihak berwenang belum bersikap adil kepada masyarakat. Semisal menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, di mana menurut masyarakat awam hukuman yang diberikan terlampau ringan sehingga ditakutkan sang pelaku tidak mendapat efek jera seusai mendekam di dalam penjara.
Bagi Mahfud sendiri sulit memberikan nilai baik untuk kinerja politik dan hukum di Indonesia dengan apa yang sudah terjadi seperti sekarang ini. Menurutnya malahan adanya penurunan kualitas yang menyebabkan sikap pesimistis hadir di kalangan rakyat biasa.
“Secara umum banyak yang pesimistis dan menganggap hukum dan politik di Indonesia mengalami regresi terpuruk. Faktanya apa? Fakta ini hasil jajak pendapat semuanya memang bermasalah. Demokrasi terutama. Politik demokrasi itu mengalami regresi, hukum juga mengalami regresi luar biasa sehingga banyak yang pesimis,” ucap Mahfud kepada Good News From Indonesia dalam segmen GoodTalk.
Mahfud merasa peluang untuk membangun kembali harapan lewat kualitas politik dan hukum ada di masa mendatang. Ia menilai perbaikan di dua bidang itu kemungkinan bisa tercapai saat ada pergantian kepemimpinan di dalam pemerintahan.
“Negara kita ini adalah negara hukum atau negara demokrasi konstitusional. Demokrasi dan konstitusi itu selalu membuka peluang bagi terjadinya sirkulasi kekuasaan. Tidak mungkin ada kekuasaan yang abadi. Kalau normalnya kekuasaannya jatuh dan diperbarui setiap pemilu. Kalau tidak normal, biasanya selesai di tengah jalan. Indonesia sudah terjadi berkali-kali (pergantian kekuasaan di tengah jalan), bukan sekali, dua kali,” ungkapnya.
Orang Baik di Pemerintahan
Dewasa ini banyak anak-anak muda Indonesia mulai skeptis dengan pemerintah. Meskipun banyak yang memiliki kompetensi, di antara mereka enggan untuk berkontribusi secara langsung di kursi pemerintahan.
Ada sejumlah alasan fenomena itu terjadi di mana salah satunya terdapat ketakutan munculnya indikasi kriminalisasi yang dilakukan pemerintah. Contohnya bisa dilihat dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepada eks Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang membuat publik menduga adanya kriminalisasi bermain di dalam kasus yang melibatkan sosok pendiri perusahaan Gojek tersebut.
Sebagai orang yang pernah mendapat posisi strategis di pemerintahan, Mahfud berharap rasa putus asa untuk tidak percaya di kursi pemerintahan sebaiknya jangan terlalu dikedepankan. Ia yakin orang-orang baik akan tetap ada dan bisa berpengaruh di sistem pemerintahan.
“Kita jangan sampai putus asa. Pesimis itu kan bagian dari putus asa. Kita harus bekerja sebaik-baiknya dan orang-orang baik seperti ini pada saat-saat tertentu bisa masuk,” ucap Mahfud.
Mahfud lantas memberi contoh ada masa pemerintahan RI pernah diperkuat orang-orang baik pada awal-awal masa Reformasi. Akan tetapi, ia tidak memungkiri kini orang-orang tidak baik kerap menyusup di pemerintahan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Awal pemerintahan reformasi kan baik-baik tuh. DPR-nya hebat, presidennya hebat, Mahkamah Agung-nya hebat, jaksanya, polisinya hebat. Ternyata orang baik masuk. Tapi lama-lama mulai merembes, rusak, ya kita perbaiki. Orang baik di luar jauh lebih banyak daripada orang brengsek di Indonesia ini. Hanya kebetulan sekarang yang tidak baik menempati posisi-posisi berpengaruh meskipun tidak semua,” ungkapnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
