Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek mengundang reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian penumpang berharap tarif Rp3.500 tetap dipertahankan karena dinilai masih menjadi moda transportasi paling terjangkau untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, kekhawatiran itu tentu dapat dipahami. Bagi para pekerja komuter yang setiap hari berangkat dari Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi menuju Jakarta, tambahan beberapa ribu rupiah bisa berarti bertambahnya beban pengeluaran bulanan.
Tidak sedikit pula warga yang menyampaikan kritik lebih keras di beberapa kolom komentar sosial media. Mereka berpendapat bahwa jika pemerintah daerah penyangga tidak bersedia ikut menanggung biaya operasional, maka layanan Transjabodetabek sebaiknya tidak diperluas atau bahkan dihentikan untuk wilayah tersebut.
Tapi sebenarnya, siapakah yang seharusnya membayar biaya dari sebuah layanan transportasi lintas daerah yang manfaatnya dirasakan bersama?
Sebelum terburu-buru menyimpulkan bahwa kenaikan tarif adalah keputusan yang memberatkan warga, ada satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa tarif Rp3.500 yang selama ini kita nikmati bukanlah tarif ekonomis. Angka tersebut memang sejak awal merupakan bentuk subsidi atau bagian dari promosi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Karena itulah, mungkin sudah saatnya publik melihat persoalan ini dengan kepala yang lebih dingin. Fokus perdebatan tidak lagi soal mempertahankan angka Rp3.500, melainkan bagaimana memastikan layanan Transjabodetabek tetap hadir, nyaman, dan berkelanjutan bagi jutaan warga Jabodetabek.
Gubernur DKI Jakarta meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami kenaikan tarif. Hingga keputusan resmi ditetapkan, tarif masih menggunakan skema lama. Jika nantinya terdapat penyesuaian, hal itu hanya berlaku pada rute tertentu yang masih dalam tahap kajian.
Hal ini memastikan bahwa penyesuaian tersebut tetap akan mempertimbangkan tarif Transjakarta yang selama ini berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tidak serta-merta menaikkan tarif seluruh layanan secara seragam. Selalu ada proses evaluasi yang mempertimbangkan banyak hal, mulai dari jarak tempuh, karakteristik layanan, hingga kemampuan masyarakat dalam membayar.
Salah satu rute yang menjadi perhatian adalah Transjabodetabek Blok M ke Bandara Soekarno Hatta. Rute ini sejak awal diperkenalkan dengan tarif promosi Rp3.500 selama masa evaluasi. Namun tingginya minat masyarakat membuat beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta menjadi sangat besar. Bahkan, jumlah penumpang telah melampaui target awal sekitar 2.000 pengguna per hari.
Tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa layanan tersebut memang dibutuhkan. Waktu tempuh yang relatif cepat, kenyamanan, serta kemudahan akses menjadi alasan mengapa masyarakat mulai meninggalkan kendaraan pribadi dan memilih transportasi publik. Ironisnya, justru karena layanan ini sukses, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang skema pembiayaannya.
Mungkin kita perlu mengakui bahwa harga Rp3.500 untuk perjalanan lintas kota merupakan tarif yang sangat murah. Jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, selisihnya bahkan terpaut jauh. Untuk perjalanan Jakarta - Bogor, misalnya, bus reguler umumnya mematok tarif sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Belum lagi jika menggunakan ojek daring yang dapat mencapai puluhan ribu rupiah, atau taksi daring yang nilainya berkali-kali lipat jauh lebih mahal.
Tapi jika kita berpikir ulang, rasanya tidak mungkin rute seperti Blok M menuju Bandara Soekarno Hatta terus dipatok tarif Rp3.500. Sebab, moda transportasi lain untuk tujuan serupa rata-rata mematok tarif jauh lebih tinggi. Hal ini tentu dapat menimbulkan rusaknya harga pasar yang berlaku. Dari situ, muncul usulan agar tarif beberapa rute tertentu disesuaikan menjadi sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan tarif awal, tetapi masih jauh lebih murah dibandingkan alternatif transportasi lain dengan jarak dan layanan yang sama.
Mungkin kita perlu membedakan esensi dari kata "terjangkau" dan "murah". Transportasi publik memang harus terjangkau agar dapat diakses semua lapisan masyarakat. Namun jika terlalu murah tanpa skema pembiayaan yang sehat juga berisiko mengganggu keberlanjutan layanan itu sendiri. Armada perlu dirawat, sopir perlu dibayar dengan layak, infrastruktur harus dipelihara, dan kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Semua itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Persoalan lainnya adalah keadilan pembiayaan. Transjabodetabek bukan hanya melayani warga Jakarta. Ribuan penumpangnya berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang setiap hari bekerja, bersekolah, atau beraktivitas di ibu kota. Manfaat ekonominya pun kita rasakan bersama, misalnya kemacetan berkurang, produktivitas meningkat, dan kualitas udara berpotensi membaik karena masyarakat sudah mau beralih ke transportasi umum.
Namun terasa janggal apabila seluruh beban subsidi terus ditanggung oleh Jakarta seorang diri. Integrasi transportasi seharusnya diikuti dengan integrasi tanggung jawab antarpemerintah daerah. Jika daerah penyangga ikut menikmati manfaatnya, maka sudah sewajarnya ada skema pembiayaan bersama demi menjaga keberlangsungan layanan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penyesuaian tarif dilakukan secara bertahap, transparan, dan berdasarkan kajian yang matang. Kelompok rentan juga harus tetap mendapatkan perlindungan agar tidak kehilangan akses terhadap transportasi publik yang aman dan nyaman.
Pertanyaannya bukan lagi tentang apakah tarif Rp3.500 harus dipertahankan selamanya, tetapi bagaimana memastikan Transjabodetabek tetap menjadi pilihan transportasi publik yang dapat diandalkan dalam jangka panjang.
Barangkali yang perlu kita pertahankan bukanlah angka Rp3.500, melainkan semangat memberikan akses mobilitas yang setara bagi semua orang. Jika penyesuaian memang diperlukan demi menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan, maka yang harus dipastikan adalah prosesnya berlangsung adil, terbuka, dan tidak meninggalkan mereka yang paling membutuhkan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
