Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei, dunia pendidikan bergejolak atas sebuah pernyataan kontroversial dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Pada Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Bali, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menyampaikan rencana penutupan beberapa program studi yang dianggap kurang cocok dan relevan dengan kebutuhan industri. Badri menilai bahwa langkah ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Menurut Badri, beberapa program studi, khususnya dalam rumpun sosial dan pendidikan, berada pada level over supply dan tidak terserap dalam pasar tenaga kerja.
Pernyataan ini tentu menimbulkan reaksi penolakan di khalayak ramai. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai adanya kesalahan paradigma pemerintah, dalam hal ini Kemendiktisaintek, yang menganggap perguruan tinggi semata-mata sebagai ‘pabrik’ tenaga kerja. Indra menilai permasalahan utama minimnya keterserapan lulusan perguruan tinggi adalah minimnya lapangan pekerjaan yang relevan.
Terlupakannya Pendidikan Vokasi
Wacana penutupan program studi seharusnya tidak akan pernah mengemuka jika pemerintah tidak melupakan eksistensi pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi pada perguruan tinggi di Indonesia terwujud dalam program studi diploma, mulai dari diploma 1 (D1) hingga diploma 4 (D4). Program studi D4 bahkan memiliki tingkat yang setara dengan program studi sarjana. Ciri khas program studi diploma adalah penekanan yang lebih khusus pada persiapan untuk masuk dunia kerja. Jika pemerintah memang berfokus untuk menciptakan lulusan perguruan tinggi yang siap kerja, program studi diploma seharusnya menjadi fokus utama bagi pemerintah.
Nyatanya, program studi diploma secara kuantitas masih sangat kurang jika dibandingkan dengan program studi sarjana yang seharusnya berfokus pada akademik. Padahal tujuan utama mereka adalah memberikan kemampuan praktis yang langsung dapat diaplikasikan di industri.
Statistik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) menunjukan ketimpangan yang sangat mencolok. Jumlah program studi sarjana atau S1 berjumlah 21.100. Sedangkan program studi diploma, mulai dari diploma 1 hingga 4, hanya berjumlah 5.917.
Statistik PDDIkti pada jumlah mahasiswa menunjukkan realita yang lebih timpang. Jumlah mahasiswa program studi sarjana sebanyak 8,2 juta mahasiswa, sedangkan jumlah seluruh mahasiswa program studi diploma hanya kurang dari 1 juta, atau lebih tepatnya 903.743 mahasiswa.
Data di atas tentu menunjukkan suatu paradoks. Pemerintah ingin agar lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan yang relevan dengan industri, tetapi tidak memberikan dukungan secara maksimal terhadap program studi diploma. Secara logis, jika pemerintah ingin meningkatkan keterserapan lulusan perguruan tinggi ke industri, maka jalan utamanya adalah penguatan pendidikan vokasi. Namun mengapa pemerintah langsung menggagas penutupan prodi, bukan penguatan pendidikan vokasi?
Salah satu alasan utamanya adalah pragmatisme anggaran. Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan vokasi di Indonesia tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Upaya peningkatan ini tentu memerlukan investasi dan kesungguhan pemerintah. Karena itulah pemerintah mengambil jalan pintas dengan menuntut program sarjana untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri. Hal ini sudah dapat kita lihat dari program Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Akibat pembiaran struktural ini, pendidikan vokasi di Indonesia belum menjadi tujuan utama generasi cemerlang kita. Coba Kawan GNFI tanya ke siswa terpintar di sekolah, apakah ia ingin masuk PENS, yang notabene perguruan tinggi vokasi terbaik di Indonesia? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Ia pasti akan lebih memilih untuk berusaha masuk ke program sarjana di UI, ITB, atau UGM. Pendidikan vokasi seakan menjadi program studi kelas dua, yang baru dipilih ketika tidak lolos program sarjana.
Terjebak Dalam Komodifikasi Pendidikan
Fenomena ini mengindikasikan bagaimana pemerintah melihat penting tidaknya suatu bidang ilmu sekadar pada kecocokan dengan industri. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah terjebak ke dalam komodifikasi pendidikan.
Stanley Aronowitz dan Henry Giroux menyoroti bagaimana institusi pendidikan tinggi terjebak dalam komodifikasi pendidikan. Dalam konsepnya tentang Corporate University, Aronowitz dan Giroux menjelaskan bahwa institusi pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk sekadar menyediakan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Model pendidikan seperti ini tentu akan sangat berbahaya karena secara implisit mengaburkan esensi pendidikan sebagai wadah menciptakan insan yang luhur, kritis, dan intelektual menjadi sekadar lembaga pelatihan kerja.
Akibat paradigma korporat yang masuk ke perguruan tinggi, beberapa program studi yang dianggap tidak menjanjikan dan relevan bagi industri secara perlahan akan disingkirkan. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Sekjen Kemenristekdikti yang mengemukakan gagasan penutupan program studi rumpun sosial dan pendidikan yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan industri. Selain itu, saat ini Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun lebih memprioritaskan rumpun STEM (Sains, Teknologi, Teknik/Rekayasa, dan Matematika).
Wacana penutupan program studi ini secara lebih jauh mereproduksi apa yang disebut Paulo Freire sebagai pendidikan gaya bank. Mahasiswa dianggap sebagai gelas kosong yang secara pasif diisi dengan keterampilan-keterampilan yang mendukung kepentingan industri. Freire mengkhawatirkan pendidikan semacam ini akan mencabut kesadaran kritis mahasiswa terhadap realitas yang sedang terjadi saat ini.
Menekankan Kembali Urgensi Pendidikan Vokasi
Jika pemerintah memang ingin berfokus pada keterserapan lulusan di dunia kerja, solusi logis yang dapat diambil adalah dengan memberikan investasi dan dukungan secara afirmatif dan struktural pada program-program vokasi, seperti program diploma di perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di level sekolah menengah.
Pemerintah harus dapat membongkar fetishisme masyarakat terhadap pendidikan sarjana dan merubah stigma negatif terhadap pendidikan vokasi. Hal ini bertujuan agar pendidikan vokasi tidak lagi dianggap sebagai program studi kelas dua yang baru dipilih ketika tidak bisa masuk ke program studi sarjana. Pendidikan vokasi justru adalah garda terdepan dalam menciptakan praktisi-praktisi yang hebat.
Meskipun begitu, hal yang harus dipahami adalah pendidikan tidak serta merta untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai. Pemerintah seharusnya tidak terjebak begitu saja pada komodifikasi pendidikan. Mengutip Freire, pendidikan bukanlah serta merta menyiapkan individu untuk sekadar tunduk pada logika industri. Pendidikan adalah suatu upaya humanisasi, upaya memanusiakan manusia supaya memiliki otonomi dan kesadaran kritis terhadap realita sosial di sekitarnya.
Yang perlu diingat, sebuah peradaban tidak hanya dibangun oleh para pekerja yang handal, tetapi juga oleh para ilmuwan, akademisi, budayawan, dan pemikir lain yang merawat kewarasan masyarakatnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
