Dalam upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi di tengah persoalan sistem kepartaian saat ini, pembaruan model partai dinilai sebagai langkah yang krusial. Sistem kepartaian memiliki peran penting dalam menentukan stabilitas dan kualitas demokrasi sebuah negara. Artinya, perlu ada model sistem kepartaian yang bisa menampung keberagaman politik dan menjaga efektivitas pemerintahan.
Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, Guru Besar Bidang Ilmu Politik Universitas pendekatan Yogyakarta (UMY) dalam orasinya yang dimuat di umy.ac.id, menekankan pentingnya pendekatakan baru. Ia menawarkan model sistem multipartai moderat yang dianggapnya bisa jadi solusi untuk memperkuat stabilitas demokrasi.
“Pembaruan sistem kepartaian menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang. Pendekatan melalui penguatan sistem multipartai moderat dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki kualitas demokrasi,” jelasnya.
Dalam realita yang terjadi saat ini, partai politik masih berperan. Namun, dalam fungsinya tidaklah optimal. Bahkan, dalam beberapa kondisi tertentu, partai justru dianggap hahal memenuhi harapan masyarakat.
Hal ini menunjukkan adanya tren kemunduran demokrasi. Ridho menjelaskan, pelemahan ini tidak lepas dari buruknya pelembagaan partai politik.
Di Indonesia, salah satu persoalan utama buruknya pelembagaan itu adalah terkait relasi politik yang cenderung bersifat personalistik. Hubungan antara kandidat dan pemilih didominasi oleh kedekatan individu dibandingkan program kerja atau ideologi.
Ditambah lagi, tata kelola internal partai juga tidak demokratis sehingga memicu konflik kelembagaan. Kondisi ini membuat parpol kehilangan peran strategisnya sebagai penghubung antara masyarakat dan negara.
Multipartai Moderat sebagai Solusi, Apa Maksudnya?
Disadur dari suaramuhammadiyah.id yang dikelola oleh Muhammadiyah—organisasi keagamaan Islam besar di Indonesia—sistem multipartai moderat berarti membatasi jumlah partai politik agar tidak terlalu terfragmentasi. Akan tetapi, sistem ini tetap memberikan ruang bagi representasi politik yang beragam.
Lebih lanjut, sistem multipartai moderat dipandang Ridho mampu menjaga keseimbangan antara kompetisi politik dan stabilitas pemerintahan. Meskipun jumlah partainya menjadi terbatas, tapi model ini dianggap lebih “sehat” dalam menjaga stabilitas demokrasi dan pemerintahan.
Ia turut menyoroti bagaimana melemahnya demokrasi akibat sistem kepartaian yang lemah yang seakan mulai menjamur di banyak negara. Jika dibiarkan, konflik internal akan semakin mudah terjadi dan sulit diselesaikan secara kelembagaan.
“Karena itu, penting bagi partai politik untuk memperkuat pelembagaan agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Di sisi lain, penguatan sistem kepartaian tidak hanya ditentukan dari jumlah partai. Penting untuk menjaga kualitas kelembagaan partai politik itu.
Tanpa sistem organisasi dan tata kelola yang demokratis, parpol tidak akan bisa menjalankan fungsi representasi dan agregasi kepentingan secara optimal.
Oleh karena itu, sistem multipartai moderat menjadi relevan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran partai politik dalam demokrasi. Sistem ini juga bisa menjaga efektivitas pemerintahan secara optimal.
“Model ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah partai, tetapi juga menyangkut bagaimana partai politik mampu terlembaga dengan baik serta menjalankan tata kelola organisasi secara demokratis. Dengan demikian, sistem kepartaian tidak hanya berfungsi sebagai arena kompetisi politik, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menghubungkan kepentingan masyarakat dengan negara,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
