Akhir Maret 2026 lalu, tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur akibat di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan. Tak hanya itu, terdapat delapan prajurit lain yang terluka dalam tiga serangan terpisah.
Namun, meskipun sudah memakan korban, pemerintah Indonesia disebut belum akan menarik prajurit UNIFIL yang bertugas di Lebanon. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari khalayak ramai terkait alasan pemerintah untuk tidak segera menarik seluruh pasukan TNI di UNIFIL.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani pun ikut meminta pemerintah untuk segera menarik pasukan Indonesia di Lebanon. Menurutnya, penarikan pasukan sesuai dengan amat konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi seluruh warga negaranya.
Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa setiap keputusan terkait perubahan partisipasi personel TNI dalam UNIFIL memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Alasan Prajurit TNI di UNIFIL Belum Ditarik Pulang ke Indonesia
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, melalui ANTARA menyatakan, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tersebut adalah bentuk komitmen internasional Indonesia bagi keamanan dan perdamaian dunia. Terkait penarikan personel, ia menyebut perlu ada pertimbangan yang sangat matang.
Terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan, yakni keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, serta kontribusi Indonesia pada stabilitas kawasan. Dalam misinya, UNIFIL mendapatkan mandat langsung dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sementara itu, pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi sekretariat di PBB.
“Sehingga, berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk soal usulan penarikan, perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas kawasan,” ungkap Yvonne.
Sebagai salah satu kontributor aktif yang rutin mengirimkan pasukan di UNIFIL, Indonesia dan negara kontributor lainnya selalu menjaga koordinasi dengan PBB, termasuk informasi tentang keamanan dan keselamatan pasukan di lapangan.
Oleh karena itu, perubahan terkait partisipasi prajurit TNI di UNIFIL, salah satunya penarikan personel, akan dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat matang sembari memerhatikan situasi dan kondisi di lapangan.
Hal senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengatakan, pemerintah belum mengambil keputusan soal penarikan personel TNI di UNIFIL.
"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum ya. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi," ungkapnya.
Dalam penjelasannya, ia mengatakan jika kemungkinan penarikan pasukan masih bergantung pada evaluasi yang tengah berlangsung. Evaluasi ini juga termasuk dengan komunikasi yang disampaikan perwakilan Indonesia di PBB sebagai bagian dari misi perdamaian tersebut.
"Apa yang kita minta yang disampaikan perwakilan kita di PBB juga itu bagian dari dari evaluasi," imbuhnya.
Indonesia, Negara Penyumbang Pasukan UNIFIL Terbanyak
Disadur dari situs resmi UNIFIL, per 30 Maret 2026, ada 7.505 prajurit yang tergabung dalam misi perdamaian tersebut. Ada 47 negara yang mengirimkan pasukannya ke Lebanon.
Dari data itu, Indonesia menyumbangkan 755 prajurit, menjadikannya sebagai negara kontributor dengan jumlah pasukan terbesar saat ini. Bahkan, tahun 2024 lalu, Indonesia mencatatkan lebih dari 1.000 personel yang ditempatkan di UNIFIL.
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling konsisten untuk mengirimkan pasukannya ke UNIFIL. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.
UNIFIL beroperasi sepenuhnya di bawah mandat PBB. Prajurit hanya diperbolehkan memegang senjata untuk pertahanan diri (self-defense) dan melindungi warga sipil dalam mandat tertentu.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
