Pemkot Bandung sudah mulai berbenah. Pemkot Bandung memperbaiki hal-hal yang kurang efektif. Misalnya dalam segi pelayanan sudah menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan sudah berbasis digital sehingga alur administrasi semakin efisien dan mudah.
Inovasi digitalisasi yang telah diterapkan membuat pelayanan Pemkot Bandung memperoleh nilai baik dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pemerintah Kota Bandung 2025. Unsur yang diukur meliputi sembilan poin layanan publik (sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017) plus sembilan isu tematik kota, yaitu sampah, kemacetan, jalan & penerangan, pengangguran, banjir, sembako, air bersih, ketertiban, dan kualitas udara.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 50% responden menilai pelayanan Pemkot Bandung cukup baik, 34,7% menilai baik, dan 8% menilai sangat baik. Hanya 7,3% yang memberikan penilaian buruk.
Meski demikian, rupanya kompetensi dan perilaku petugas menjadi kekuatan utama dari pelayanan di Kota Bandung. Kompetensi/perilaku petugas, persyaratan, dan biaya menjadi penopang naiknya Indeks Kepuasan Masyarakat pada 2025.
Sebanyak 86% responden menilai petugas pelayanan publik sangat kompeten dan profesional. Selain itu, 78,7% menilai biaya/tarif layanan sesuai dan terjangkau. Nah, adapun terkait kecepatan layanan, 62% responden merasa sudah baik.
Secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Bandung tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung bersama Bappelitbang dan sejumlah lembaga survei, angka kepuasan warga mencapai 89,09 poin. Angka ini menandakan bahwa secara umum, masyarakat menilai pelayanan publik di Kota Bandung sudah berjalan dengan kategori sangat baik.
Meski demikian, Pemkot Bandung masih punya PR di beberapa bidang terutama mengenai sampah, kemacetan, dan banjir. Warga Bandung menilai bahwa penanganan sampah, kemacetan, dan banjir masih belum maksimal. Sebanyak 31,3% responden menilai pengelolaan sampah di kota mereka masih buruk, 43,3% menganggap kemacetan semakin parah, dan 40% menyatakan penanganan banjir belum efektif. Kondisi udara dan kualitas air bersih pun ikut mendapat sorotan karena dianggap belum stabil.
Oleh karena itu, dalam refleksinya, Wali Kota Bandung mengungkapkan bahwa target ke depan adalah meningkatkan indeks kepuasan masyarakat menjadi di atas 90 poin pada tahun 2026.
“Masih belum cukup baik, tapi kita sudah menargetkan supaya bisa mencapai angka mendekati 90. Sekarang masih di kisaran 88–89,” ujar M. Farhan, Wali Kota Bandung di acara Simposium Survei Kepuasan Masyaralat Semester 1 Tahun 2025 di Lingkungan Pemkot Bandung di Hotel Horison Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
Inovasi Pemkot Bandung
Pemerintah Kota Bandung menyadari adanya kesenjangan antara persepsi publik dan realisasi di lapangan. Oleh karena itu, sejumlah langkah strategis disiapkan. Di bidang transportasi, Bandung mulai memperluas penggunaan Area Traffic Control System (ATCS) berbasis kecerdasan buatan untuk mengatur durasi lampu lalu lintas secara dinamis.
Pada saat yang sama, Pemkot juga meluncurkan program digitalisasi jadwal pengangkutan sampah di 5 kecamatan sebagai uji coba awal, dan membangun 30 kolam retensi baru untuk mengurangi genangan air di kawasan rawan banjir.
Inovasi digital menjadi ciri khas kota ini, sejalan dengan semangat Bandung Smart City. Namun tantangan utamanya bukan hanya di bidang teknologi, melainkan juga perubahan perilaku warga.
Pemerintah mengakui bahwa upaya memperbaiki kualitas kota tidak bisa bergantung pada sistem daring semata. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, disiplin berlalu lintas, dan mengelola sampah rumah tangga agar hasil survei berikutnya tidak hanya menunjukkan angka tinggi, tetapi juga mencerminkan kenyamanan nyata di lapangan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
